Prihatin dengan Pulau Kumala, Kemenparekraf Sarankan Pemkab Kukar Ajukan Proposal DAK Pariwisata
Pulau Kumala. (ist)HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Pernah berjaya di era Bupati almarhum Syaukani Hasan Rais, objek wisata Pulau Kumala mendapatkan empati dari Kemenparekraf RI. Pulau wisata ini diharapkan bisa berjaya kembali dan dikelola profesional dan berkelanjutan.
“Kami harap pulau Kumala bisa bangkit dari tidurnya dan berkelanjutan dalam pengelolaannya,” ucap Wakil Direktur Destinasi II Kemenparekraf, Bambang Cahyo Murdoko, Jum’at 4 Oktober 2024.
Jika Pulau Kumala berjaya kembali, kata dia, maka sektor perekonomian masyarakat akan kembali hidup. Bambang menyarankan pemkab Kukar memperjuangkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pariwisata.
“Silahkan Pemkab melalui Bupati melakukan permohonan DAK ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), selanjutnya Bappenas akan menindaklanjuti ke Kemenkeu agar dialokasikan anggarannya,” ucapnya.
Untuk mendapatkan DAK Pariwisata, Pemkab harus membuat master plan pengembangan pulau Kumala.
Saat ini, Pemkab sedang menyusun master plan tersebut yang ditargetkan selesai 14 Oktober 2024 nanti. “Jika ajukan tahun ini, maka bisa mendapatkan DAK tahun anggaran 2026 nanti,” sebutnya.
Pjs Bupati Kukar Bambang Arwanto mengakui, sampai saat ini, visi dan misi pulau Kumala belum dirumuskan sebagai destinasi wisata terbaik di Kukar. “Potensi pengembangan sebagai destinasi wisata unggulan sangat terbuka luas. Apalagi RPJMD Kukar, ingin pengembangan tiga sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif,” pungkas Kepala DESDM Kaltim ini.
Saat ini, pulau Kumala dikelola Dispar Kukar. Banyak wahana permainan yang rusak karena termakan usia. Perbaikan wahana terkendala onderdil yang sulit ditemukan lagi. Sebab, banyak wahana permainan di pulau ini dulunya didatangkan dari Eropa.
Pulau ini pernah dikelola swasta, PT El Jhon Tirta Wisata Emas, perusahaan yang terbiasa mengelola objek wisata. Pada 2010, El John menandantangani kontrak selama 18 tahun. Namun, dalam perjalanannya, perusahaan tersebut menyerah dalam mengelola pulau Kumala.
Sempat di bawah kendali pengelolaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, sebelum dikembalikan ke Dispar. Beberapa ide inovatif hadir saat masa Bupati Rita Widyasari. Rita ingin membangun kebun binatang kecil atau mini zoo di delta Sungai Mahakam tersebut. Sayang, ide itu tidak pernah terwujud.(Andri)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim
Related posts
Terbaru
