HEADLINEKALTIM.CO, PENAJAM – Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada periode 2025-2029. Keputusan ini diumumkan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, usai rapat terbatas di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/01/2025). Langkah ini menjadi bagian penting dalam visi pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.
“Anggaran ini akan digunakan untuk menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju wilayah perencanaan IKN,” ujar Basuki, seperti dikutip dari RRI. Selain itu, sebagian dana tersebut dialokasikan untuk pemeliharaan infrastruktur yang telah selesai dibangun pada tahap pertama.
Pada tahap kedua pembangunan, pemerintah menargetkan kawasan inti IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Basuki menjelaskan bahwa proyek ini melibatkan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan total anggaran mencapai Rp 60,93 triliun. Dalam rencana ini, proyek KPBU mencakup pembangunan 97 tower apartemen, 129 rumah tapak, 6 proyek jalan, serta multi utility tunnel sepanjang 138,6 km.
Tak hanya itu, pemerintah juga melaporkan kepada Presiden terkait groundbreaking proyek investasi tahap kesembilan senilai Rp 6,49 triliun. Proyek ini mencakup pembangunan fasilitas seperti hotel, hunian, retail, dan perkantoran, yang diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan kawasan IKN.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pembangunan IKN akan berfokus pada kawasan inti pemerintahan dengan konsep ibu kota politik. “Fasilitas pemerintahan seperti DPR RI, DPD RI, dan MPR RI akan diselesaikan sesuai arahan Presiden,” tegas AHY.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, melaporkan bahwa sebanyak 27 tower serta rumah jabatan menteri di kawasan IKN sudah siap diresmikan. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan mampu menciptakan tata pemerintahan yang modern dan mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah optimistis sinergi antara pusat, daerah, dan pihak swasta dapat mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang representatif. “Kami mengedepankan kolaborasi agar pembangunan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan nasional dalam pengelolaan tata kota modern,” tambah Basuki.
Artikel Asli baca di rri.co.id
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim