24 C
Samarinda
Jumat, Agustus 6, 2021

Penyerapan APBD Kaltim 2021 Rendah, Veridiana: Makanya Banyak Angka Kemiskinan

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Realisasi serapan anggaran pembangunan APBD Kaltim tahun 2021 hingga Juni ini dinilai masih minim dan belum dapat dinikmati rakyat.

Anggota DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang dari Fraksi PDIP meminta persoalan tersebut jangan dibiarkan. Apalagi, hingga kini APBD murni Kaltim 2021 untuk bantuan keuangan Kabupaten/Kota belum juga ditransfer.

“Kami ingin sampaikan, bulan Juni realisasi APBD 2021 belum signifikan, belum bisa ditransfer ke Kabupaten/Kota, karena ada persoalan administrasi. Padahal, ini sudah masuk pra APBD perubahan. Kasihan kalau molor di APBD, karena akan terjadi silpa tinggi,” katanya.

Atas masalah ini, Veridiana meminta Pemerintah Provinsi Kaltim dapat mengelola manajemen keuangan dengan baik, sehingga apa-apa yang menjadi hak rakyat, dapat langsung dinikmati oleh rakyat.

“Pemerintah ini mengelola manajemen uang rakyat dan yang menantikan program di lapangan untuk dapat dimanfaatkan itu banyak, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Makanya banyak terjadi angka kemiskinan, itu pasti karena sulitnya birokrasi diantara kita,” sambung Veridiana Huraq Wang.

Veridiana menyampaikan ini saat Sidang Paripurna ke 18 DPRD Kaltim tentang Penyampaian jawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim atas nota penjelasan perubahan RPJMD tahun 2019-2023 dan nota keuangan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kaltim tahun 2020, Selasa 15 Juni 2021.

Selain menyoroti serapan APBD yang rendah, Veridiana juga menyoroti 5 BUMD milik Kaltim yang mendapat gelontoran dana dengan ratusan miliar.

Ia menyesalkan saat ini banyak BUMD Kaltim yang bermasalah lantaran adanya “kebocoran” di perusahaan berplat merah tersebut.

“BUMD ada ratusan miliar, tapi 5 BUMD bermasalah di sana. Bagaimanapun kita hanya mengelola saja dan itu uang rakyat dari yang halal dan tidak halal juga dipungut. Tolong uang rakyat dikembalikan ke rakyat,” pintanya.

Dalam sidang paripurna tersebut, beberapa anggota Dewan juga melakukan interupsi mempertanyakan tentang Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 49 Tahun 2020 pasal 5 ayat 4 tentang bantuan keuangan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan.

Interupsi disampaikan oleh 6 orang anggota dewan, masing-masing Veridiana Huraq Wang dari Fraksi PDIP, Sutomo Jabir dari Fraksi PKB, Sarkowi V Zahry dari Fraksi Golkar, Marthinus dari Fraksi PDIP, Syafruddin dari Fraksi PKB dan Ismail dari Fraksi Demokrat-Nasdem. (Advetorial)

Penulis : Ningsih

Komentar

- Advertisement -spot_img

LIHAT JUGA

- Advertisement -spot_img

TERBARU

spot_img
Komentar