Menag Nasaruddin Umar Sebut Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Dibesar-besarkan Media
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren terlalu dibesar-besarkan. CNN Indonesia/Farid
HEADLINEKALTIM.CO, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menilai pemberitaan terkait kasus kekerasan seksual di pondok pesantren (ponpes) telah dibesar-besarkan oleh media massa. Ia menyebut jumlah kasus tersebut sebenarnya tidak banyak, namun seolah-olah menjadi fenomena besar akibat sorotan pemberitaan yang intens.
Dilansir dari CNN Indonesia, Nasaruddin menyampaikan pandangan tersebut saat menghadiri rapat di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Selasa (14/10/2025).
“Isu pertama belum selesai, adanya kejahatan seksual di Pondok Pesantren yang dibesar-besarkan oleh media, padahal itu hanya sedikit jumlahnya,” ujar Nasaruddin.
Menag tidak merinci berapa banyak kasus kekerasan seksual di pesantren yang tercatat di Kementerian Agama (Kemenag). Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tetap memelihara kepercayaan terhadap pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang telah berperan besar dalam mencerdaskan bangsa selama ratusan tahun.
“Jangan sampai orang nanti alergi memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Jangan sampai perjuangan para kiai dan santri selama lebih dari 200 tahun rusak hanya karena isu negatif,” katanya.
Sementara itu, data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat ada 573 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan sepanjang 2024. Dari jumlah tersebut, 42 persen merupakan kasus pencabulan, dan 36 persen di antaranya terjadi di lembaga pendidikan berbasis agama, termasuk pesantren.
Catatan CNN Indonesia juga menunjukkan sejumlah kasus kekerasan seksual di pesantren sepanjang 2024 hingga 2025. Beberapa di antaranya terjadi di Trenggalek, Agam, Karawang, Bekasi, Sigi, Maros, hingga Tapanuli Selatan, dengan pelaku terdiri dari pengasuh hingga pengajar pesantren.
Menanggapi maraknya kasus tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, mendorong pemerintah bersama DPR untuk menyusun kurikulum anti kekerasan seksual di lingkungan sekolah dan pesantren.
“Tempat belajar seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak-anak, namun di lapangan justru berubah menjadi arena teror, tempat di mana kepercayaan dilukai dan harapan dikhianati,” ujar Lalu dalam keterangannya, Selasa (22/7).
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya
Related posts
Terbaru
