Mekanisme Antrean Biosolar Samarinda Bergeser ke Digital, 290 Fuel Card Baru Dibuka Blokir
Kepala Dishub Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu. (Foto: Retno/Headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Rencana penataan pembelian Biosolar bersubsidi di Kota Samarinda kembali mengalami perubahan. Jika sebelumnya pengemudi direncanakan mengambil nomor antrean secara langsung di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, kini mekanisme tersebut diarahkan menggunakan sistem digital.
Perubahan itu masih dalam tahap persiapan. Pemerintah Kota Samarinda belum memberlakukan mekanisme baru karena Surat Edaran (SE) terkait pelaksanaannya masih dimatangkan. Di saat yang sama, sistem digital untuk mendukung antrean juga tengah disiapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda.
Kepala Dishub Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan penerapan kebijakan tersebut masih menunggu keputusan pemerintah kota, termasuk waktu pelaksanaan dan mekanisme yang akan digunakan.
“Itu masih dalam proses di surat edaran, terkait dengan ini lagi dimatangkan di tingkat Pemerintah Kota, kapan kita mau jalankan, bagaimana mekanismenya dan lain-lain,” kata Manalu, baru-baru ini.
Sebelumnya, Dishub Samarinda memang menyiapkan nomor antrean sebagai bagian dari pengaturan pembelian Biosolar. Nomor tersebut direncanakan diambil melalui UPKB Dishub dan menjadi dasar pencatatan penyaluran BBM bersubsidi di SPBU. Dalam pemberitaan sebelumnya, mekanisme tersebut sempat direncanakan mulai berlaku pada 1 September 2026.
Namun, rencana pengambilan nomor secara langsung tersebut tidak lagi menjadi mekanisme yang disiapkan. Perubahan arah ini muncul setelah ratusan sopir yang tergabung dalam Forum Gerakan Sopir Samarinda (FGSS) menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Samarinda pada 24 Agustus 2026 lalu.
Selain menuntut pembukaan blokir Fuel Card Brizzi, massa aksi saat itu juga menolak keras rencana pengambilan kupon antrean biosolar melalui kantor Dishub, dengan alasan menambah beban baru bagi sopir yang tinggal jauh dari pusat kota sekaligus rawan disalahgunakan.
Menyusul gelombang protes tersebut, Pemkot dan Dishub Samarinda melakukan evaluasi menyeluruh dan memilih menunggu sistem digital selesai agar proses antrean dapat dilakukan melalui sistem yang sedang dikembangkan. “Proses digitalisasinya sedang dibuat sama teman-teman Diskominfo. Digitalisasinya kita tunggu setelah digitalisasinya sudah tersedia,” tambah dia.
Perubahan mekanisme antrean ini berjalan bersamaan dengan proses penanganan kendaraan yang sebelumnya terkena pemblokiran Fuel Card. Dari data Dishub, jumlah kendaraan yang masih masuk dalam daftar pemblokiran mencapai sekitar 4.900 kendaraan.
Dari jumlah tersebut, baru sekitar 290 kendaraan yang telah dibuka blokirnya. Pembukaan dilakukan setelah aksi penyampaian aspirasi para pengemudi beberapa waktu lalu. “Kalau pemblokiran itu sekitar 4.900 sekian, tapi data kemarin baru ada yang kita buka blokir sekitar 290 yang baru terbuka blokirnya,” ungkap Manalu.
Dengan demikian, masih ada ribuan kendaraan yang belum mendapatkan pembukaan blokir. Proses tersebut masih berjalan, sementara kendaraan yang telah dibuka blokirnya baru mencakup sebagian dari keseluruhan data pemblokiran. “Jadi, masih ada banyak lagi yang belum buka blokir,” demikian Manalu. (Retno)
Pos terkait
Pos Terbaru
