Gamalis Minta Seluruh OPD Kooperatif Hadapi Pemeriksaan BPK
Wabup Berau Gamalis. (Foto: Riska/headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau diminta memperkuat koordinasi dan keterbukaan antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seluruh perangkat daerah diminta kooperatif, transparan, serta tidak menghambat proses pengumpulan data dan pemeriksaan yang dilakukan tim auditor.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan, pemeriksaan tersebut menjadi momentum bagi seluruh OPD untuk memastikan pengelolaan pemerintahan, khususnya administrasi dan penggunaan anggaran, berjalan sesuai ketentuan. Ia menyebutkan, dalam proses pemeriksaan tersebut, BPK memberikan waktu lima hari kepada pemerintah daerah untuk melakukan sejumlah perbaikan dan penyesuaian terhadap hal-hal yang menjadi catatan pemeriksaan.
“Setelah itu selesai, mereka akan memberikan laporan. Sekarang tinggal kita menunggu. Insyaallah, mudah-mudahan sampai sejauh ini tidak ada hal-hal urgen yang ditemukan,” ujarnya.
Gamalis menjelaskan, seluruh OPD telah diundang untuk terlibat dalam proses tersebut. Tidak hanya kepala perangkat daerah, tetapi juga unsur asisten, staf ahli, kepala satuan kerja, hingga kepala badan. Menurutnya, keterlibatan seluruh perangkat daerah penting agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan setiap kebutuhan data maupun dokumen yang diminta BPK dapat dipenuhi dengan baik.
Ia juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang saat ini semakin terbatas. Situasi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam mengevaluasi pengelolaan anggaran, termasuk memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai prioritas.
“Dengan kondisi fiskal kita yang tidak memungkinkan untuk berbuat banyak, tentu akan ada evaluasi terkait dengan itu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gamalis menegaskan, tidak ada poin khusus yang perlu disikapi secara berlebihan. Hal terpenting adalah membangun kerja sama yang baik antara seluruh OPD dengan tim pemeriksa.
Ia meminta agar tidak ada perangkat daerah yang bersikap tertutup atau menghambat ketika BPK membutuhkan data dan informasi.
Gamalis berharap, seluruh tahapan pemeriksaan dapat berjalan lancar sehingga hasilnya menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Berau untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Lebih pada kerja sama, agar semua OPD dapat berkolaborasi dengan baik dan transparan dalam menjawab semua kebutuhan mereka. Jangan sampai ada yang menghalang-halangi dalam proses pendataan,” pungkasnya. (Riska)
Pos terkait
Pos Terbaru
