Jalan Tembusan Pasar Pagi Diprotes Pedagang, Andi Harun Siap Evakuasi Desain Pagar
Wali Kota Samarinda Andi Harun. (Foto: Retno/Headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun meminta pembangunan jalan tembusan Pasar Pagi di Jalan Mas Tumenggung tetap dilanjutkan meski menuai keberatan dari sejumlah pemilik toko di sekitar lokasi. Namun, ia membuka ruang evaluasi terhadap desain pagar dan bagian penataan lain yang dinilai berpotensi mengganggu akses maupun aktivitas perdagangan.
Polemik pembangunan tersebut sebelumnya telah mendapat perhatian DPRD Samarinda. Pada 23 Oktober 2026, DPRD melakukan inspeksi ke lokasi menyusul keluhan warga dan pedagang terkait rencana peninggian jalan, pemasangan pagar, serta pembuatan taman di sisi kiri dan kanan akses penghubung.
Pedagang khawatir keberadaan pagar dan fasilitas penataan tersebut membatasi akses pembeli menuju toko. Mereka juga mempertanyakan dampak peninggian jalan terhadap bangunan pertokoan, serta kemungkinan terhambatnya kendaraan pengangkut barang maupun kendaraan darurat seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran.
Penolakan pedagang semakin terlihat pada Kamis, 5 November 2026, ketika pekerja berada di lokasi untuk melakukan pemasangan pagar dan pot bunga di depan deretan toko. Situasi tersebut terekam dalam video yang kemudian beredar di media sosial. Sejumlah pedagang menyampaikan keberatan terhadap pekerjaan itu karena khawatir pagar dan pot bunga akan menutup akses menuju tempat usaha mereka.
Sehari setelah video tersebut beredar, Jumat, 6 November 2026, persoalan itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Samarinda bersama perwakilan warga dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dalam pertemuan tersebut, mayoritas fraksi yang hadir sepakat mengusulkan penghentian pembangunan pagar di depan ruko dan meminta desainnya dievaluasi. Penghentian yang dimaksud secara khusus menyasar pembangunan pagar, bukan keseluruhan proyek penataan kawasan Pasar Pagi.
Menanggapi polemik tersebut, Andi Harun mengatakan pembangunan jalan tembusan tetap harus dilanjutkan karena merupakan akses menuju Pasar Pagi sekaligus aset pemerintah. Meski demikian, persoalan ketinggian pagar dan desain di sisi jalan masih dapat dibicarakan bersama.
“Kalau jalan itu harus tetap dilanjutkan. Soal pagar tinggi rendahnya itu kan bisa didiskusikan. Nanti kita lihat di lapangan, tapi jangan ada gerakan yang ingin menghentikan jalan,” kata Andi Harun, Senin, 9 November 2026.
Ia mengakui pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya memperhatikan tampilan atau nilai arsitektur. Manfaat pembangunan bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha yang sudah lebih dahulu beraktivitas di kawasan tersebut, juga harus menjadi pertimbangan.
Oleh karena itu, apabila keberadaan pagar atau desain yang diterapkan ternyata menghalangi toko dan mengganggu kegiatan jual beli, Pemkot Samarinda bersedia mengevaluasi dan menyesuaikannya.
“Kalau soal tertutup toko masyarakat, ya nanti kita evaluasi. Kalau memang ketinggian, kita rendahkan. Kalau diskusinya sampai batas itu, saya kira berarti memang sama-sama ingin selain menghasilkan dampak arsitektur, juga dampak kemanfaatan,” ujarnya.
Andi Harun meminta keluhan pedagang disampaikan secara langsung kepada pemerintah agar dapat dibahas bersama pihak-pihak terkait. Dikatakannya, pemerintah perlu mendengar aspirasi pemilik toko dan melihat kondisi sebenarnya di lapangan sebelum menentukan bagian desain yang perlu diperbaiki.
Ia juga menyinggung adanya dorongan dari sejumlah anggota DPRD untuk menghentikan pembangunan pagar. Andi Harun menilai persoalan teknis seperti ketinggian dan bentuk pagar seharusnya dapat diselesaikan melalui pembahasan, bukan dengan menghentikan proyek.
“Kan jalannya bagus, tapi kalau menghalangi misalnya pelaku usaha lain, ya kita harus jujur kita evaluasi. Tapi jangan ada gerakan memberhentikan, apalagi dipolitisasi sampai ke DPRD. Ya, saya lihat ada komentar anggota DPRD mau merekomendasikan memberhentikan. Itu bukan anggota DPRD yang bijak itu,” ucapnya.
Andi Harun mengajak pemerintah, pedagang, dan pihak-pihak yang menyampaikan keberatan untuk duduk bersama. Melalui pembahasan tersebut, pemerintah dapat mendengar langsung aspirasi warga sekaligus menentukan bentuk penyesuaian yang dibutuhkan.
Ia mengatakan perubahan desain tetap memungkinkan dilakukan apabila hasil pembahasan menunjukkan ada bagian yang mengganggu kegiatan usaha. Karena itu, ia meminta masyarakat menyampaikan secara konkret ketinggian pagar maupun bentuk desain yang dianggap tidak sesuai.
“Jadi, kita harus bijaksana dan bersama-sama mencari solusi, bukan gerakan-gerakan politis ingin menghentikan, ingin memobilisasi opini yang tidak produktif,” tegasnya.
Ia kembali mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan. Menurutnya, perbedaan pandangan mengenai pembangunan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan evaluasi teknis selama semua pihak bersedia membicarakannya.
“Kalau memang harus diubah desainnya, kita ubah. Ya kan? Seberapa tinggi misalnya pagar yang dikehendaki atau seberapa persen desain kiri kanan itu kira-kira tidak mengganggu jualan warga di situ,” demikian Andi Harun. (Retno)
Pos terkait
Pos Terbaru
