Mahasiswa Unikarta Soroti Anggaran Perjalanan Dinas Pegawai di DPRD dan Disdikbud Kukar
Hearing Aliansi Mahasiswa Unikarta dengan DPRD Kukar, terkait pemborosan APBD Kukar.(Sumber : Andri/Headlinekaltim.co) HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG- Usai lakukan unjuk rasa di kantor Bupati Kukar, Senin 13 Mei 2024, Aliansi Mahasiswa Unikarta (AMU) melanjutkan aksi ke gedung wakil rakyat Kukar. Kedatangan puluhan mahasiswa tersebut, diterima langsung oleh Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid.
Kedatangan AMU dipimpin langsung, oleh Koordinator aksi, Zulhansyah. Pertemuan berlangsung di ruang Banmus, dan dihadiri beberapa anggota DPRD Kukar, diantaranya, Ahmad Zulfiansyah dan Salehudin.
Zulhansyah menyebut, APBD Kukar 2024 yang terbilang jumbo yang mencapai Rp 12,6 triliun tersebut, ada beberapa kegiatan yang terkesan hanya menghambur-hamburkan anggaran saja, seperti kegiatan perjalanan dinas pegawai.
“Kami sudah bedah APBD 2024, masa perjalanan dinas keseluruhan mencapai Rp 437 milyar, yang paling besar ada di Disdikbud dan DPRD Kukar,” jelasnya.
Lucunya lagi, sebut Zulhan, anggaran perjalanan dinas yang besar, tapi PDAM Kukar alami divisit anggaran, sehingga memaksa lakukan penyesuaian tarif, yang dibebankan ke pelanggan PDAM.
“Seharusnya, anggaran perjalanan dinas yang besar, bisa dialihkan untuk subsidi ke PDAM,” tegasnya.
Zulhan bersama mahasiswa Unikarta lainnya, meminta untuk dilakukan pemangkasan anggaran yang terlalu boros, dilakukan pemangkasan dan dialihkan untuk keperluan yang tepat sasaran dibutuhkan masyarakat.
“Dengan APBD yang besar, seharusnya bisa seluruh pelajar dari TK, SD dan SMP diberikan seragam sekolah gratis,” tegasnya lagi.
Anggota DPRD Kukar, dapil Tenggarong, Ahmad Zulfiansyah dihadapan mahasiswa, tidak bisa memenuhi tuntutan mahasiswa, untuk memangkas anggaran yang sudah ditetapkan.
“Itu APBD sudah menjadi dokumen negara, tidak bisa seenaknya diubah-ubah, jika kami bebas mengubah dokumen negara, kami bisa terkena masalah hukum,” ucapnya.
Ada yang perlu diperhatikan mahasiswa sebut Zulfiansyah, anggaran Kukar yang besar mencapai hampir Rp 13 triliun tersebut, itu hanya asumsi diperkirakan Kukar dapat anggaran sebanyak itu.
“Nah, bisa dilihatnya Kukar dapat berapa, di realisasi triwulan 3 dan 4 APBD berjalan,” terangnya.
Ketua Rasid ikut menjawab, apa yang dituntut mahasiswa, kami sudah meminta kepada PDAM, agar dalam menjalankan operasional tidak mengambil untung berlebihan, perhatikan pelayanan ke masyarakat dengan baik. Selain itu di APBD juga sudah teranggarkan bantuan pendidikan dan beasiswa untuk masyarakat tidak mampu.
“Saya minta mahasiswa dan DPRD, ikut mengawal proses tuntutan yang disampaikan mahasiswa,” pungkasnya.(Andri)
Related posts
Terbaru
