HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengapresiasi atas pemanfaatan lahan pasca tambang, untuk dialihfungsikan sebagai lahan yang berdaya guna. Diantaranya, difungsikan sebagai lahan peternakan, perkebunan, pertanian dan ekowisata.
Hal itu disampaikannya saat melakukan peninjauan pemanfaatan lahan pasca tambang Equalindo Farm, milik PT Equalindo Makmur Alam Sejahtera (EMAS), yang berada di lokasi Jalan MKT RT 05, Kerta Buana, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar).
“Lahan seperti ini memang harus dimanfaatkan kembali untuk berdaya guna,” ucap Wagub Hadi Mulyadi, Selasa 10 Mei 2022.
Didampingi oleh Komisaris PT Emas Ismet Barakbah, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi bersama dengan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Kaltim Siti Farisyah Yana dan Kepala Dinas Peternakan Kaltim Munawar meninjau lokasi peternakan dan pengembangbiakan hewan, seperti sapi, kambing, ayam kampung, ayam potong, pengolahan pupuk kandang hingga lokasi lahan pasca tambang yang belum dialihfungsikan sebagai lahan yang bermanfaat.
Dari tinjauan tersebut, Wagub Hadi Mulyadi menerima permohonan dari pihak Equalindo Farm. Diantaranya terkait dengan pengadaan jaringan listrik.
Komisaris PT Emas Ismet Barakbah mengatakan, sejak tahun 2018 silam, pihaknya telah mengajukan pemasangan jaringan listrik untuk dimanfaatkan di lokasi lahan Equalindo Farm. Namun hingga kini, belum ada respon dari pihak PLN.
Padahal kata dia, biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk pengadaan listrik melalui genset setiap bulannya mencapai lebih dari Rp 100 juta. Sehingga dengan biaya beban yang dikeluarkan tersebut, dinilai sangat memberatkan pihak Equalindo Farm.
“Lahan ini seluas 52 hektar dari bekas lahan tambang. Kami manfaatkan dengan orientasi bisnis. Tapi kami memiliki masalah PLN, belum ada listrik PLN. Memang jelas PLN rugi pasang di sini, karena tidak ada pemukiman. Tapi saya berharap dengan datangnya bapak di sini, dapat membantu. Apalagi, lokasi ini bersifat pendidikan,” keluh Ismet Barakbah.
Terkait persoalan pengadaan jaringan listrik, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan harus benar-benar dapat dibicarakan bersama pihak-pihak terkait.
PLN sendiri, kata Wagub, adalah perusahaan yang juga dituntut untuk mendapatkan keuntungan.
“Harus duduk bersama. Karena ini bisnis dan PLN juga dituntut harus untung, sehingga apakah harus ada subsidi provinsi atau kabupaten untuk membuat jaringan. Ini semua ada hitungannya, kita buat negosiasi, berapa jumlah kebutuhan untuk kita bisa menghitung subsidi. Jadi, kita akan ikuti hitungannya, sehingga tidak ada yang dirugikan,” imbuhnya.
Penulis : Ningsih