Kukar Akan Operasikan Dapur SPPG di Wilayah 3T

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) akan mengoperasikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T). Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono yang juga Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kukar mengaku telah berkoordinasi dengan BGN.

“Kita akan aktifkan dapur SPPG yang di daerah 3T,” tegas Sunggono, Kamis 15 Oktober 2026.

Menurut dia, salah satu dapur SPPG di wilayah 3T telah diluncurkan yakni di Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana. Dapur di daerah 3T lainnya akan menyusul, antara lain di Tabang, Kenohan, Muara Muntai, dan Loa Janan. Sunggono memperkirakan ada sekitar 17 dapur SPPG yang akan diaktifkan di wilayah 3T.

Ia menjelaskan, pembangunan dapur SPPG di Kukar sebenarnya sudah selesai di 70 titik. Namun, baru 20 lebih dapur yang bisa beroperasi. “Karena ada kebijakan pembatasan pembukaan SPPG, padahal sudah dibangun dapur SPPG sebanyak 70 titik lokasi,” jelasnya.

Meski demikian, berdasarkan arahan Kepala BGN, dapur SPPG yang belum beroperasi akan diaktifkan selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dapur-dapur tersebut juga akan dievaluasi secara rutin. Hal ini menjadi bentuk komitmen Pemkab Kukar dalam mendukung program nasional makan bergizi gratis (MBG).

“Asal sudah diproses verifikasi kelayakan membuka dapur dan sudah terdaftar di portal BGN, berpeluang untuk dioperasikan dapurnya,” kata Sunggono.

Untuk mencegah keracunan massal, Sunggono menekankan pentingnya pengawasan terhadap makanan yang didistribusikan dalam jumlah besar. Pengawasan itu akan dilakukan Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menurut dia, program tersebut penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Peran MBG demi menekan angka stunting. Ini yang diharapkan dari berjalannya program nasional tersebut,” pungkasnya.

Direktur Manajemen Risiko BGN Pusat Rufriyanto Maulana Yusuf berharap Pemkab Kukar selaku pemilik wilayah melakukan pengawasan ketat. Menurut dia, pengawasan itu diperlukan agar MBG tepat sasaran dan tepat manfaat, menggerakkan perekonomian daerah, serta menyerap tenaga kerja.

“Jangan sampai kita membuka SPPG baru malah timbul kasus keracunan baru. Ini harus dihindari,” tegas Rufriyanto saat ditemui di Kantor Bupati Kukar, Selasa 13 Oktober 2026. (Andri)