HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Jelang Pilkada Kukar 9 Desember 2020, KPU Kukar mengeluarkan surat himbauan kepada perusahaan yang beroperasi di Kukar, untuk tidak menghambat karyawan atau pekerja, memberikan hak suara di Pilkada. Bahkan ada sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tetap ngeyel mempekerjakan karyawannya.

“Melalui surat himbauan ini, saya minta kepada perusahaan, untuk meliburkan karyawan dan pekerjanya, untuk memberikan hal pilihnya di Pilkada Kukar, ” ucap Ketua KPU Kukar Erlyando Saputera, Selasa 8 Desember 2020.

Jika perusahaan melanggar, sebut nando, sama saja dengan tidak mengikuti Keputusan Presiden RI Nomor 22 tahun 2020, dimana hari pemungutan suara merupakan hari libur nasional. Bahkan sudah disiapkan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang melanggar.

“Hukuman pemberi upah yang melanggar, penjara minimal 24 bulan maksimal 72 bulan, atau denda minimal Rp 24 juta dan maksimal Rp 72 juta, ” tegas Nando.

Senada dengan Ketua KPU Kukar, Wakil Bupati Kukar Chairil juga meminta kepada perusahaan untuk meliburkan karyawannya di hari pencoblosan.

Dirinya akan mengintruksikan Kesbangpol Kukar untuk menyurati perusahaan, dan menjalani intruksi pemerintah pusat tersebut. Ditingkat Kecamatan langsung dipantau oleh Pemerintah Kecamatan.

“Hari libur nasional sesuai dengan Keputusan Presiden RI Joko Widodo, jangan ada lagi alasan bagi perusahaan berikan kerja lembur disaat libur nasional. Ini akan terpantau oleh pemerintah, bagi perusahaan yang melanggar,” tegas Chairil.

Penulis : Andri

Editor : Amin