HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mendukung usulan dilakukannya evaluasi terhadap perusahaan daerah (Perusda) milik Pemprov Kaltim. Hal ini kembali mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-25, Jumat 18 September 2020.
Paripurna tersebut beragenda tanggapan Gubernur Kaltim terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD provinsi Kaltim atas Raperda-APBD tahun anggaran 2020.
Usulan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra, Bagus Susetyo dan Ketua Komisi III Hasanuddin Mas’ud. Keduanya mendesak agar perusahaan yang menggunakan fasilitas pemerintah wajib membayar. Bahkan, dianggap perlu menutupa Perusda yang dianggap membebani pemerintah.
“Dewan minta penegasan, kalau dari tanggapan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Kaltim sudah bagus, terutama soal Perusda,” ucapnya saat ditemui awak media usai paripurna.
Menurut dia, jika Perusda dianggap tidak memberikan kontribusi pada daerah dan hanya menjadi beban pada APBD, maka harus dilakukan merger.
“Kita jujur saja, perusahaan-perusahaan daerah yang dianggap menjadi beban pemerintah daerah, ya sebaiknya di-merger saja. Saya dulu pernah melakukan merger beberapa perusahaan yang dianggap membebani pemerintah daerah. Saya sependapat, Perusda harus dievaluasi dengan benar, memang harus ada jangka waktu. Artinya, itu tadi, jika benar-benar bisa memberikan kontribusi maka dipertahankan. Jika tidak, maka bukan lagi merger, harus dibubarkan,” kata dia.
Niat dibukanya Perusda, kata Makmur, agar dapat memberi kontribusi besar untuk daerah. Selain itu, dapat membuka lapangan pekerjaan. “Harapan kita seperti itu. Tapi seiring berjalan waktu, ternyata apa yang kita harapkan tidak berjalan mulus,” ucapnya.
Selain itu, Makmur juga mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan aset-aset penting milik Kaltim. Salah satunya, GOR Palaran.
Makmur mengaku sedih melihat kondisi salah satu aset penting daerah tersebut. “GOR Palaran ini sekarang kondisinya memprihatinkan, tidak terurus, tidak terawat. Sedih saya melihatnya. Kita tidak mungkin lagi bisa membangun stadion seperti itu lagi. Saya berharap ada perhatian pemerintah, bisa saja dibuat kerja sama dengan pihak swasta, kan, untuk pengelolaannya,” tukasnya.
Penulis: Ningsih
