HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud angkat suara mengenai persoalan sulitnya masyarakat Kaltim mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU.
Diakuinya, saat ini memang Pertamina melakukan pembatasan distribusi BBM ke seluruh SPBU yang ada di Indonesia, termasuk dengan Kaltim. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat Kaltim yang sulit mendapatkan SPBU.
Hal ini, kata politisi dari partai Golkar ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Diantaranya tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan kendaraan dengan jatah BBM yang diberikan ke SPBU di suatu daerah. Akibatnya, seluruh SPBU selalu penuh dengan antrian kendaraan masyarakat.
Masih kata dia, di Kaltim sendiri, banyak kendaraan-kendaraan berplat luar Kaltim yang ikut “menikmati” jatah BBM kendaraan khusus berplat Kaltim. Padahal, kendaraan plat luar Kaltim tidak ikut membayar pajaknya di Kaltim.
“Ternyata kuota kita yang diberikan oleh Pertamina itu sebenarnya hanya untuk kendaraan yang berplat Kaltim. Tapi kan sekarang bayak kendaraan yang berplat di luar Kaltim, nah kuota kita ada tersedot di situ,” ujar Hasanuddin Mas’ud.
Untuk itu, kata dia, DPRD Kaltim berencana akan mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk duduk bersama-sama membuat regulasi mengenai kendaraan plat luar Kaltim tersebut.
“Ada rencana akan dilakukan pembatasan atau regulasi yang bagaimana nantinya bisa disedot untuk kendaraan yang berplat KT. Jadi kendaraan luar itu untuk berubah KT, nanti arahnya ke situ muaranya, yaitu perubahan nopolnya, sehingga bisa menjadi pemasukan daerah dan bisa diisi saya kira itu bisa dibicarakan,” pungkasnya. (Adv/Ningsih)
