Isran Sebut ‘Ketua DPRD Mercure’, Bagaimana Harmoni Eksekutif dan Legislatif Era Hasanuddin Mas’ud?
Gubernur Isran Noor. (ist)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – – Pelantikan Hasanuddin Mas’ud sebagai Ketua DPRD Kaltim menggeser kursi Makmur HAPK hari ini cukup menyita perhatian publik.
Gara-garanya, Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi dikabarkan tidak “mengakui” Hasanuddin Mas’ud sebagai Ketua DPRD Kaltim periode 2022-2024.
Terbukti, keduanya tak nongol pada pelaksanaan acara pelantikan Hasanuddin Mas’ud sebagai Ketua DPRD Kaltim melalui rapat Paripurna ke-36 yang dilaksanakan di Hotel Mercure Samarinda, Senin 12 September 2022.
Kepada awak media yang menemuinya usai memimpin acara Puncak Peringatan Hari Kesehatan Gigi Nasional (HKGN) dan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di SDN 008 Samarinda, Gubernur justru balik bertanya ketika ketidakhadirannya disoal.
Gubernur : “Kenapa Ketua DPRD? ”
Wartawan : “Berarti bapak masih mengakui ya, Pak? ”
Gubernur : “Mengakui siapa? ”
Wartawan : “Pak Makmur sebagai Ketua DPRD? meskipun (Hasanuddin Mas’ud) sudah dilantik?
Gubernur : ” Kapan dilantik? ”
Wartawan : “Acaranya di Mercure”
Gubernur : “Berarti DPRD Mercure, dong!”
Diminta konfirmasi secara terpisah, Asisten I Setdaprov Kaltim HM pelantikan Hasanuddin Mas’ud sebagai Ketua DPRD Kaltim tidak akan mengganggu hubungan antara Ekesekutif dan Legislatif.
“Saya kira tidak ya. Perbedaan itu biasa saja dalam pemerintahan. Yang penting punya tugas fungsi masing-masing. Saya kira hubungannya biasa saja, ” ujarnya.
Disinggung mengenai isu yang menyebut bahwa buntut dari pelantikan Hasanuddin Mas’ud akan mengganggu proses pengesahan APBD Perubahan tahun anggaran 2022, dirinya mengaku tidak mengetahuinya.
“Saya tidak tahu soal pembahasan APBD. Saya tidak masuk dalam tim TAPD, silakan ke Pj Sekdaprov Kaltim,” tutupnya.
Diketahui, anggota DPRD Kaltim beberapa kali dibuat “gerah” oleh Isran Noor yang kerap absen dalam setiap agenda penting dewan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengaku memahami apa yang dirasakan oleh anggotanya atas ketidakhadiran Gubernur Kaltim, H Isran Noor dalam setiap agenda penting DPRD Kaltim termasuk Sidang Paripurna, bentuk tidak kooperatif dengan agenda penting yang dijadwalkan oleh DPRD Kaltim.
“Teman-teman sudah mulai gerah dan kemudian kita baca tatib kembali, bagaimana ini keputusan-keputusan kita mau berjalan? Yang mau melaksanakan ini adalah pemerintah, tentu saja dalam hal ini adalah pak Gubernur. Kalau pak Gubernur hadir, tentu saja langsung mendidik SKPD,” ungkap Sigit dihadapan awak media.
Ditanya mengenai komunikasi antara pimpinan DPRD Kaltim dengan Gubernur maupun Wakil Gubernur Kaltim, Sigit yang juga Ketua PAN Kaltim ini mengaku, pihaknya selalu intens berkomunikasi dengan pihak eksekutif dan tidak pernah mengalami kendala.
Namun , mengenai ketidakhadiran Gubernur di setiap rapat penting DPRD tentu menjadi sorotan seluruh anggota dewan, yang mengira bahwa pihak pimpinan DPRD dinilai kurang komunikatif dengan gubernur.
Penulis: Ningsih
Editor: MH Amal
Related posts
Terbaru
