Ibu Kota Kaltim Dipindah? Pemprov Sebut Tidak Efektif dan Tak Rasional
Wagub Hadi Mulyadi saat meninjau vaksinasi di Kota Balikpapan. (iwan/headlinekaltim.co) HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Belakangan ini isu wacana pemindahan Ibu Kota Provinsi Kaltim jadi perbincangan publik setelah dicuatkan oleh anggota DPR RI Aus Hidayat Nur.
Dia mengusulkan Kota Balikpapan menjadi ibu kota provinsi menyusul adanya rencana revisi Undang-undang tentang pembentukan Provinsi Kaltim yang akan mengikuti Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN).
Politisi Senayan yang melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan, baru-baru ini, mengatakan pemindahan Ibu Kota Provinsi Kaltim dari Samarinda ke Balikpapan bertujuan untuk memudahkan koordinasi pemerintahan. Jarak IKN lebih dekat dengan Kota Balikpapan adalah salah satu alasannya.
Terkait hal tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi angkat suara. Dia mengatakan, penetapan suatu daerah menjadi ibu kota provinsi ataupun ibu kota negara tersebut telah melalui serangkaian tahap kajian.
Jadi, usulan kader PKS tersebut, ujar Hadi, sangat tidak efektif. Selain itu, strategis atau tidaknya daerah menjadi ibu kota berkaitan dengan penilaian teknis.
“Kita ini mana saja yang penting pindah ke Kaltim (IKN, Red.). Kalau urusan strategis, kan itu urusan teknis, apakah mencukupi atau tidak. Mungkin kalau jalan tol dibangun dan sebagainya, menurut saya, yang telah ditetapkan sudah melalui kajian dari Bapenas,” ujarnya.
“Jar Urang Banjar, ngalih-ngalih pulang mengkaji (kata orang Banjar, susah-susah lagi mengkaji, red). Karena yang sudah dikaji ini kan sudah diukur berapa jaraknya, berapa semuanya. Menurut saya tidak efektif sekali (pemindahan),” sambungnya.
Menurutnya, dengan adanya IKN, semua wilayah di Kaltim berhak untuk berkembang dan lebih maju. “Biar saja Balikpapan. Nanti Kalimantan akan berkembang, Balikpapan berkembang, PPU berkembang, Samarinda berkembang. Karena Samarinda Ibu Kota Kaltim, Balikpapan Ibu Kota Kalimantan, PPU Ibu Kota Negara. Ini kan bagus,” ujarnya.
Mantan legislator Senayan ini mengungkapkan, saat ini Pemprov sedang fokus mengatasi masalah COVID-19. Bukan mengurusi wacana tak efektif.
Hal tersebut diamini Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kaltim HM Jauhar Effendi. Dia mengatakan, banyak persoalan yang siap menjegal jika ibu kota provinsi dipindah. “Pertama tentu, pembiayaan untuk membangun fasilitas perkantoran, itu tidak sedikit. Triliunan rupiah, dan itu menjadi beban Pemprov. Sedangkan fasilitas pelayanan publik, juga perlu dana yang besar. Kedua, Balikpapan akan terjadi kemacetan. Apalagi lahan yang ada di wilayah Balikpapan sangat terbatas. Ketiga, aset perkantoran dan sebagainya di Samarinda mau dijadikan apa?” terangnya pada headlinekaltim.co, Jumat 17 September 2021.
Dirinya menyebut usulan pemindahan ibu kota provinsi tidak rasional. “Jadi usulan itu tidak rasional. Ini berbeda persoalan dengan pemindahan IKN. Kalau IKN pindah ke Kaltim, tidak serta-merta pamor Jakarta akan pudar. Jakarta akan tetap menjadi kota jasa, kota bisnis, kota perdagangan dan sebagainya. Tapi kalau ibu kota provinsi dipindah ke Balikpapan, sangat mungkin pamor Samarinda menjadi pudar dan tenggelam, muncul ketimpangan pembangunan,” tutupnya.
Penulis: Ningsih
Editor: MH Amal
Related posts
Terbaru
