Gubernur Kaltim Lantik 49 Pejabat, Ishak dan Jaya Bertukar Posisi, Dasmiah Pimpin Bapenda
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud melantik 49 pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Senin (28/9/2026). (Foto: Retno/Headlinekatim.co)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud melantik dan mengambil sumpah 49 PNS dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Senin, 28 September 2026.
Dari 49 pejabat yang dilantik, enam orang mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama dan 43 lainnya menempati jabatan administrator serta pengawas. Pelantikan tersebut sekaligus menjadi bagian dari penataan organisasi Pemprov Kaltim yang masih akan berlanjut ke sejumlah perangkat daerah lain.
Enam pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 800.1.3.3/3588/BKD/III tertanggal 25 September 2026, antara lain Andi Muhammad Ishak yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial Kaltim menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kaltim.
Adapun dr Jaya Mualimin yang sebelumnya memimpin Dinas Kesehatan Kaltim bergeser menjadi Kepala Dinas Sosial Kaltim. Dasmiah yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim.
Penataan juga menyasar jajaran manajemen rumah sakit daerah. dr Ariesanty Irawaty Marhabang dilantik sebagai Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda. Rosjidah Rahmawati dipercaya sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD AWS. Lalu, dr Nurliana Adriati Noor dilantik sebagai Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
Dalam sambutannya, Rudy mengatakan pengisian jabatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus memberikan kesempatan kepada ASN memperoleh pengalaman, wawasan dan peningkatan kompetensi melalui perpindahan tugas atau tour of duty.
Ia mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar tidak memandang jabatan sebagai hak maupun tempat mencari kenyamanan. Posisi yang diberikan kepada ASN harus dijalankan sebagai amanah sekaligus tanggung jawab kepada organisasi dan masyarakat.
“Jabatan bukanlah hadiah. Jabatan bukanlah hak dan bukan tempat untuk mencari kenyamanan. Jabatan adalah amanah, jabatan adalah tanggung jawab sekaligus juga adalah ujian daripada integritas,” tegas Rudy.
Rudy juga meminta pejabat di seluruh tingkatan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi. Ia ingin pejabat mampu mengambil keputusan, bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dalam pelaksanaan pemerintahan, Rudy menekankan tiga hal yang harus menjadi pegangan ASN, yakni integritas, loyalitas kepada negara dan pemerintahan, serta profesionalisme. Loyalitas, kata dia, bukan sekadar upaya menyenangkan pimpinan, tetapi menjalankan keputusan organisasi sesuai aturan dan memastikan target pemerintahan tercapai.
“Mulai hari ini kami akan melihat kinerja kerja bukan sekadar jabatan. Yang berprestasi kita akan memberikan ruang yang lebih besar. Yang lambat di dalam eksekusi akan kita laksanakan evaluasi,” lanjut dia.
Pengisian enam jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut, lanjut Rudy, merupakan bagian dari penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemprov Kaltim. Sistem tersebut menempatkan kompetensi, kinerja, potensi, integritas dan kebutuhan organisasi sebagai pertimbangan dalam penugasan ASN. Pemprov Kaltim sebelumnya menyatakan penerapan manajemen talenta telah berjalan pada 2026 setelah memperoleh persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Rudy kemudian meminta pejabat yang baru dilantik membangun koordinasi dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Pejabat di setiap perangkat daerah tetap berada dalam satu pemerintahan sehingga kepentingan sektoral tidak boleh menghambat pelayanan kepada masyarakat. “Jangan merasa bahwa jabatan adalah tujuan akhir. Justru jabatan adalah awal dari tanggung jawab,” kata Rudy.
Usai pelantikan, Rudy menjelaskan penataan pejabat tersebut belum berhenti pada 49 orang yang dilantik. Ia menyebut masih terdapat sejumlah posisi yang perlu diisi karena kekosongan dalam organisasi, termasuk jabatan di rumah sakit dan beberapa perangkat daerah lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika Rudy ditanya mengenai pergeseran sejumlah pejabat di sektor kesehatan, terlebih pada saat persoalan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan di RSUD AWS Samarinda dan RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan menjadi isu yang dibicarakan.
Namun, Rudy tidak menyebut rotasi tersebut sebagai akibat dari persoalan TPP. Ia menjelaskan pergantian pejabat sebagai bagian dari penyegaran organisasi, pengembangan karier ASN dan kebutuhan mengisi posisi yang kosong. “Kita laksanakan satu penyegaran, yang kedua untuk mendapatkan satu wawasan dan juga memberikan kesempatan kepada ASN-ASN kita di dalam melaksanakan karier,” imbuh Rudy.
Penataan serupa masih akan dilakukan terhadap sejumlah sektor lain. Dikatakannya, tidak semua perubahan pejabat yang dilakukan Pemprov Kaltim berkaitan dengan bidang kesehatan karena masih ada kebutuhan pengisian jabatan di sektor pendidikan, inspektorat hingga pekerjaan umum dan penataan ruang.
“Ini masih ada yang belum, pendidikan, inspektorat dan macam-macam nanti, termasuk juga di PUPR semuanya tidak semuanya juga, banyak loh. Satu banyak nakes, dua juga ada yang lain-lain ya, yang kosong-kosong perlu kita isi,” pungkas Rudy Mas’ud. (Retno)
Pos terkait
Pos Terbaru
