src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Anggota DPRD Kukar, Andi Faisal.(sumber : Humas DPRD Kukar)

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – DPRD Kukar sedang fokus dengan percepatan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar periode 2025-2029. Ketua Pansus RPJMD, Andi Faisal memastikan, anggaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) masih aman.
”Kita membantah isu potongan TPP di tahun depan, Insyaallah masih aman,” sebut Andi Faisal, Senin 20 Oktober 2025.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar ini menilai sangat wajar isu pemangkasan TPP muncul karena pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah-daerah juga cukup besar.
”Pemangkasan dari pusat bisa mencapai 76 persen, yang sampai ke daerah hanya 24 persen saja,” terangnya.
Politisi PDI Perjuangan Kukar ini juga melihat, isu pemangkasan TPP dari Pemprov serta kabupaten//kota lainnya tak berpegaruh di tengah pemangkasan DBH. ”Kukar ini penyumbang DBH terbesar di Kaltim untuk pusat. Kami pastikan pembayaran TPP ASN Kukar aman dengan berbagai dinamikanya,” jelasnya.
Di tengah isu pemangkasan DBH dan TPP pegawai, Andi Faisal mengajak kepada ASN Kukar untuk tetap tenang seperti biasa dan bekerja dengan penuh dedikasi. ”Kepala daerah dan DPRD Kukar yang akan memperjuangkan ke pusat agar hak TPP tetap ada dananya dan tetap dibayarkan,” sebut Andi Faisal, wakil rakyat dari Dapil 2 Tenggarong Seberang, Sebulu dan Muara Kaman.(ADV74/Andri)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya