src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
RDP antara Busur, DPRD dan Pemkab Kukar berlangsung di ruang Banmus DPRD Kukar.(Andri) HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Senin 10 Oktober 2022, lima orang pengurus Ormas Bubuhan Suara Rakyat (Busur) Kukar mendatangi DPRD Kukar untuk meminta difasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait peran Pemkab terhadap persoalan kemiskinan yang angka semakin tinggi di Kukar.
RDP dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Alif Turiadi, dan Ketua Komisi II DPRD Sopan Sopian dan anggota Firnadi Ihsan. Dari pihak Busur dikoordinir Dewan pembina Hendy Yuzar, Ketua Andi Fadli, Sekretaris Busur, Mursid serta dua anggota lainnya. Turut hadir juga perwakilan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Pemkab Kukar.
Hendy menyebut, meski Kukar memiliki APBD yang besar, namun masih banyak penduduk yang miskin, Dinsos yang menjadi organisasi teknis penanganan kemiskinan, hanya dapat kucuran dana sebesar Rp 23 Miliar di APBD 2022, sedangkan di APBD 2023 sebesar Rp 24 milyar lebih. Jika dibandingkan dengan RSUD AM Parikesit Tenggarong Seberang dapat porsi yang lebih jumbo, dengan kisaran tembus Rp 600 miliar.
“Secara umum Total anggaran bidang kesehatan tembus Rp 1,2 Triliuun atau 29 persen dari total APBD Kukar. Sedangkan menurut UU kesehatan sebesar 10 persen, padahal Kukar sedang tidak alami darurat penyakit,” jelasnya.
Alif Turiadi mengucapkan terima kasih atas masukan dan rekomendasi yang disampaikan Busur Kukar ke Legislatif. Masukan yang disampaikan sangat penting sebagai bahan masukan, sebelum APBD Kukar 2023 disahkan.
“Pembahasan APBD 2023 masih terus dilakukan sinkronisasi dan tahapan konseyering bersama Pemkab Kukar,” paparnya.(Adv 15/Andri)