DPRD Kukar Kembali Datangi DPR RI, Berharap Aset Pelabuhan Ambarawang dan Migas tak Dimasukan ke IKN
Kunjungan DPRD Kukar ke Komisi II DPRD RI.(sumber : istimewa)HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG- Pimpinan dan Anggota DPRD kembali mendatangi DPR RI, Senin, 2 Oktober 2023. Rombongan dipimpin langsung Ketua DPRD Abdul Rasid, didampingi Wakil Ketua Alif Turiadi dan anggota lainnya, hadir juga, Sekretaris DPRD Kukar, Ridha Darmawan.
Rombongan diterima langsung, oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang SH dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PPP, Syamsurizal, dan beberapa anggota komisi II DPR RI di Gedung Nusantara.
Abdul Rasid menjelaskan, Legislator Kukar bersamaan dengan DPRD Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur.
“Kunjungan kami ke DPR RI salah satunya menyampaikan aspirasi masyarakat Kukar, terkait pengelolaan aset daerah dan memberikan masukan, terhadap Revisi Perubahan UU IKN dengan Komisi II DPR RI,” ucap Rasid.
Yang disinggung rombongan DPRD Kukar, terkait pengelolaan pelabuhan Ambarawang Samboja, pengelolaan wilayah kerja Blok Migas Kukar, yang akan masuk kedalam wilayah Otorita Ibu Kota Negara (IKN), serta masukan terhadap Revisi Perubahan Undang-Undang IKN.
“Hari ini kunjungan kita yang kedua kalinya ke DPR RI yang berkaitan dengan aset-aset Kutai Kartanegara yang masuk di kawasan IKN,” tegas Rasid.
Karena dengan adanya aset di IKN, kami dari Kukar berharap tetap menjadi aset Kukar, karena dengan masuknya beberapa kecamatan seperti Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa dan Sebagian lagi wilayah Loa Janan di IKN, otomatis akan mengurangi luas wilayah Kukar,
“Kami khawatir, akan mengurangi APBD kita terima nanti,” ujarnya.
Sedangkan terkait, UU Nomor 3 Tahun 2022, bahwa dengan adanya IKN dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Kukar maupun infrastruktur yang ada di wilayah Kukar.
DPRD Kukar berharap Komisi II DPR RI maupun Anggota DPR RI Asal Kalimantan Timur bisa bersama-sama berjuang khususnya terkait dengan aset yang masuk di kawasan IKN, berkenaan dengan
“Aset berupa sumber daya Migas dan aset bangunan lainnya, tetap menjadi milik Kukar, karena akan menjadi sumber pendapatan dan PAD Kukar dalam pembangunan,” pungkasnya.(ADV33/Andri)
Related posts
Terbaru
