HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menanggapi banyaknya aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang tidak difungsikan.

Politisi dari partai Golkar ini menyayangkan, akibat tidak berfungsinya aset milik daerah tersebut, banyak kerugian yang dialami daerah. Tidak hanya berdampak pada minimnya pemasukan kas daerah, tetapi juga aset menjadi terbengkalai dan mudah rusak.

Yang lebih disayangkan lagi, ketika akan digunakan kembali pasti akan mengambil anggaran dari APBD. Akibatnya, masyarakat yang akan dirugikan.

“Ternyata banyak aset daerah yang tidak digunakan di Kaltim ini,” ujarnya pada awak media, Selasa 1 November 2022.

Lanjut Hasanuddin Mas’ud, selain itu ada juga aset daerah yang tetap digunakan, tapi tidak pernah menghasilkan PAD untuk daerah.

“Ada juga aset yang digunakan tapi tidak menghasilkan apapun buat PAD kita. Contohnya ada 5 jembatan yang dilalui ponton-ponton batubara atau kelapa sawit yang mengangkut hasil dari komunitas dari kaltim, tapi dari pelaksanaan itu ada aset yang digunakan dan menghasilkan. Misalnya pemanduan kapal, kan itu menghasilkan ratusan miliar perbulan, tapi dari kegiatan semua itu tidak menghasilkan PAD,” bebernya.

Hasanuddin Mas’ud juga menyesalkan, pengelolaan alur lintas sungai justru diberikan kepada lembaga-lembaga yang bukan milik daerah.

“Jadi itu dikelola oleh lembaga-lembaga lainnya, seperti Pelindo milik BUMN, tapi kenapa bukan BUMD? Dan BUMD tidak dilibatkan, padahal itu aset daerah,” katanyaa.

DPRD Kaltim, kata dia akan memperjuangkan pengelolaan alur lintas sungai tersebut agar dapat dikelola oleh daerah.

“Itu yang kita perjuangkan, itu bisa menjadi pendapatan asli daerah kita. Akan kami dorong pada yang membidangi di Komisi II dan Komisi III, karena kita hanya memfasilitasi pertemuan-pertemuan,” tutupnya. (Adv/Ningsih)