HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Topik pembahasan tentang wacana Daerah Otonomi Baru (DOB) di beberapa kabupaten/kota di Kaltim masih terus digulirkan. Walaupun telah diketahui, hingga kini Presiden Jokowi belum menarik kembali Moratorium pemekaran daerah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyebut, Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Jokowi memang belum mencabut Moratorium Pemekaran Daerah karena pemerintah masih melakukan masa evaluasi terhadap DOB tersebut.
Tetapi kata dia, wacana beberapa daerah di Kaltim yang ingin adanya DOB, dapat mengusulkan kepada pemerintah daerah setempat, sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
Samsun pun menyakini, jika pengajuan DOB di Kaltim akan disetujui bila seluruh syarat terpenuhi. Tapi tentu saja menunggu keputusan Pemerintah Pusat setelah menarik Moratorium Pemekaran Daerah.
“Sejauh ini karena ada Moratorium, dimana ada masa evaluasi terhadap DOB. Bagaimana dengan kabupaten/kota induknya, provinsi aman atau tidak. Kan ada evaluasi. Nanti kita lihat, selama memenuhi persyaratan, saya yakin Pemerintah Pusat setuju (DOB di Kaltim, red),” ujarnya pada headlinekaltim.co Jumat kemarin, 30 April 2021.
Politisi Partai PDIP ini menyakini, dengan DOB, Kaltim membawa dampak yang baik bagi daerahnya. Tidak hanya dari sisi pembangunan, termasuk juga dari sisi ekonomi.
Samsun juga mencontohkan DOB di Kaltim yang sebelumnya telah dilakukan, seperti Bontang, Kutim, PPU, Kukar, Kubar hingga Mahakam Ulu. Dimana kata dia, seluruh daerah pemekaran di Kaltim berhasil.
“Saya melihat secara umum, DOB di Kaltim berhasil. Daerah induknya tetap jalan, daerah pemekaran juga tetap jalan. Justru akan ada percepatan pembangunan, karena ada dekosentrasi massa. Sehingga massa tidak hanya terkumpul di satu kabupaten/kota saja,” katanya.
“Saya yakin kalau Kaltim DOB berhasil. Mana yang tidak berhasil? Mulai dari pemekaran Bontang, Kutim, PPU juga Kukar sendiri terbelah jadi Kubar. Itu berhasil juga dan melahirkan Mahakam Ulu,” timpalnya.
Samsun menilai banyak faktor yang ada di belakang tercetusnya wacana DOB di Kaltim. Diantaranya yang menjadi masalah terbesar adalah letak geografis satu kabupaten/kota yang cukup luas. Termasuk juga soal, dugaan DOB untuk bagi-bagi “kue politik”.
“Saya lihat di Kaltim ini terjadi pemekaran karena latar belakang yang disampaikan masyarakat karena masalah geografis, keterisolasian. Sehingga ketika terjadi DOB akan ada keterbukaan akses, maka sektor ekonomi tergali,” ujarnya.
Menurut Samsun, dorongan DOB di Kaltim dikarenakan dengan letak geografis yang terlalu jauh, membuat masyarakat hadapi kendala waktu dan jarak dalam hal pelayanan dari pemerintah, dalam hal urusan administrasi.
“Mungkin itu, sehingga ada inisiatif untuk pemekaran. Yang lain tentu masalahnya beda-beda. Misalnya dalam hal jumlah penduduk, jarak dan yang lebih lagi bagi-bagi “kue politik”,” tutup Samsun. (Advetorial)
Penulis : Ningsih
