24.4 C
Samarinda
Saturday, June 25, 2022

Digeser dari Kursi Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK : Saya Tidak Berhak Menjawab

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menanggapi beredarnya surat berkop Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, soal digeser dirinya atau Pergantian Antar Waktu (PAW) Hasanuddin Mas’ud yang akan menggantikan posisinya di pucuk pimpinan Karangpaci.

Menurutnya, hingga saat ini dirinya belum dapat memberikan jawaban atas beredarnya surat tersebut yang sejak Sabtu pagi muncul bergantian di grup-grup WhatsApp maupun pesan singkat pribadi.

Dia mengatakan bahwa, pihak yang berhak menjawab mengenai kebenaran surat tersebut adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Karena diakuinya hingga saat ini, dia belum menerima tembusan surat apapun dari DPP Partai Golkar.

“Saya tidak bisa menjawabnya. Kebetulan itu lah isinya saya belum tahu. Saya tidak komentar itu, mungkin kalau tanya dengan Golkar saja. Saya tidak berhak menjawab, karena saya belum tahu. Saya tidak ada tembusan, nanti etikanya tidak bagus,” jawabnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu 19 Juni 2021.

Mantan Bupati Berau 2 periode ini, menyebut dirinya sebagai anggota partai Golkar harus menjaga etika. Terlebih, bergabungnya dia ke dalam pusara partai berlambang pohon beringin tersebut bukan waktu yang sebentar. Yakni 30 tahun membesarkan partai Golkar di Bumi Etam hingga mencapai titik puncak yang baik.

“Saya ini anggota Golkar 30 tahun. Harus saya jaga etika itu. Dan yang menjawab (kebenaran surat PAW Hasanuddin Mas’ud sebagai Ketua DPRD Kaltim, red) itu DPP, bukan saya. DPP 1 kan ada ketuanya, ada sekretarisnya. Ya dijawab, kalau saya jawab nanti salah. Saya kan anggota saja,” tuturnya.

Disinggung mengenai pernah tidaknya pihak partai Golkar melakukan pembahasan mengenai rencana PAW kepada dirinya dan pengangkatan Ketua DPRD Kaltim anggota partai lainnya, Makmur HAPK mengaku tidak mengetahui. Dia hanya menegaskan bahwa jabatan sebagai Ketua DPRD berdasarkan SK negara.

“Saya tidak tahu, nanti tanya di sana. Kan kita SK negara, bukan SK partai,” tegasnya.

Saat ditanya bagaimana sikapnya jika surat tersebut benar, Makmur HAPK mengatakan dirinya akan mempelajari terlebih dahulu isi surat tersebut. Karena kata dia, dirinya adalah kader partai yang sudah lama di partai, sehingga dia tidak menginginkan partai tersebut tercoreng.

“Saya baca dulu, orang yang diganti bagaimana. Saya kan anggota Golkar yang paling lama, paling tua. 30 tahun di sana, jadi saya resmi. Saya maunya Golkar itu tenang, damai, nyaman, aman. Kalau soal-soal gitu paling mudah, tapi karena saya orangtua, saya memberi contoh yang baik,” katanya.

Menjadi anggota partai Golkar dikatakan Makmur HAPK, awalnya adalah bukan kehendaknya. Sebaliknya, justru partai Golkar yang meminang dirinya untuk dapat bergabung dengan partai yang identik berwarna kuning tersebut.

“Saya dulu waktu menjadi pejabat memang diminta memimpin Golkar, bukan saya Golkar jari pejabat. Tidak, saya jadi pejabat mengangkat Golkar. Saya dulu jadi Wakil Bupati belum jadi anggota Golkar, setelah saya jadi Wakil Bupati, saya ditawari. Jadi dimintai tolong dibantu,” bebernya.

“Tahun 1984 saya diangkat jadi calon anggota DPRD, saya diminta. Jadi saya selaku diminta jadi tidak ujuk-ujuk memaksakan kehendak. Makanya saya menjaga itu, menjaga etika. Makanya saya mohon maaf tidak menjawab itu,” pungkasnya.

Penulis : Ningsih

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU