HEADLINEKALTIM.CO, JAKARTA – Debat kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur berlangsung panas. Debat putaran kedua ini disiarkan langsung lewat kanal TV swasta, CNNIndonesia pada Minggu 3 November 2024, malam. Debat dipandu dua moderator Fredy Cahya dan Sarah Ariantie.
Kali ini, para kandidat terlihat tak ragu saling serang. Calon Gubernur Kaltim nomor urut 1, Isran Noor memulai sindirannya terhadap calon Gubernur Kaltim nomor urut 2, Rudy Mas’ud. “Serangan” Isran dimulai dalam segmen saling menanggapi pertanyaan dari panelis di antara keduanya.
Saat giliran Isran, moderator menyitir data indeks korupsi Kaltim dengan poin 72,71. Kaltim dikategorikan provinsi rawan korupsi. Bagaimana cara untuk melepaskan Kaltim dari praktik-praktik korupsi dan dari kategori rawan korupsi?
Pertanyaan ini dijawab oleh Isran Noor dengan santai. “Alhamdulillah selama saya lima tahun jadi Gubernur dan Pak Hadi Mulyadi jadi Wakil Gubernur, tidak terjadi tangkap tangan KPK. Kecuali di mana itu…di PPU ya? Aku lupa namanya, siapa ya (memegang jidat)?” katanya.
Isran lalu menoleh ke Hadi Mulyadi lalu bertanya,” Ingatkah?” Hadi Mulyadi hanya tersenyum menatap Isran. Diketahui, Bupati PPU yang pernah ditangkap KPK adalah adik kandung dari Rudy Mas’ud.
Rudi sendiri tampaknya tak terpancing ketika mendapat giliran merespon pernyataan Isran. Dia hanya menekankan komitmen serta pentingnya transparansi pemerintahan lewat penggunaan aplikasi yang sudah disiapkannya untuk memantau jalannya pemerintahan. Namun, dia sempat menyinggung soal kasus kepala dinas pertambangan yang ditangkap karena kasus korupsi di era Isran-Hadi. Soal ini, Isran meluruskan bahwa kepala dinas yang dimaksud Rudi dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan.
Untuk diketahui, debat kali ini mengangkat tema tata Kelola Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat. Sebelum segmen ini dimulai, Cawagub nomor urut 1 Hadi Mulyadi sempat menginterupsi perubahan pola debat di mana pertanyaan dan jawaban untuk calon Gubernur hanya dapat ditanggapi oleh calon Gubernur hanya dapat ditanggapi oleh calon Gubernur dan begitu pula dengan calon wakil gubernur. Namun, acara debat tetap dilanjutkan karena moderator debat memastikan bahwa jalannya debat sudah dilaksanakan berdasarkan aturan KPU.
Sementara, dalam sesi pertanyaan dan respon jawaban untuk Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji lebih dulu mendapat pertanyaan panelis soal indeks pembangunan gender (IPG). Tahun 2023, capaian IPG Kaltim berada pada peringkat 32 dari 34 provinsi. Bahkan, kasus kekerasan perempuan dan anak meningkat tajam dari 2021 sebanyak 551 kasus, menjadi 1.108 pada 2023.
Seno mengatakan capaian IPG ini cukup memalukan. Sebab, Kaltim punya anggaran besar. Dia menyayangkan pemerintah daerah tidak punya atensi besar terhadap peran perempuan. Termasuk peningkatan signifikan kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Untuk itu, Seno mengaku punya program aplikasi yang terkoneksi untuk melacak kasus dan memudahkan pelaporan yang langsung bisa diakses Gubernur.
Merespon soal kesetaraan gender, Hadi Mulyadi menegaskan bahwa Kaltim sudah berbuat yang terbaik untuk Indonesia. “Dari seluruh Sekda (sekretaris daerah) se-Indonesia, saya punya catatan, hanya ada enam yang Sekda-nya perempuan. Dari enam itu, dua dari Kalimantan Timur. Dan dua itu di era Pak Isran Noor,” katanya.
Di level eselon III dan II, kata dia, Pemprov Kaltim terbanyak se-Indonesia dalam hal menempatkan perempuan sebagaia pejabat. Ini menjadi bukti perhatian gender.
Debat kemudian berlanjut pada sesi saling tanya jawab antar Paslon. Cagub nomor urut 2, Rudy Mas’ud mendapat kesempatan pertama bertanya pada Cagub nomor urut 1 Isran Noor. Rudy lalu melempar pertanyaan soal pendidikan.
“Menurut Bapak (Isran), mana yang lebih bagus beasiswa, seperti Kaltim Tuntas yang hanya mencakup 33 persen atau 1/3 dari seluruh siswa dan mahasiswa atau program pendidikan Gratis Poll 100 persen?”
Menjawabnya, Isran menegaskan telah melakukan program pendidikan guna meningkatan SDM dengan menyesuaikan dengan kemampuan daerah. “Setahu saya di dunia ini tidak ada yang memberikan pendidikan gratis sekalipun Arab Saudi. Yang ada di Jerman, akan tetapi biaya hidup dan segala macam ditanggung keluarga,” katanya.
“Saya tidak mau berkomentar dengan Gratis Poll. Saya hanya menyampaikan bahwa apa yang kami lakukan dengan Beasiswa Kaltim Tuntas itu sudah sangat membantu kepada para anak-anak kita dari SD sampai perguruan tinggi. Jumlahnya saat ini sudah mencapai 215 ribu pelajar dan mahasiswa. Terbesar di seluruh Indonesia,” beber Isran.
Dia bahkan mengklaim APBD DKI Jakarta yang lebih besar tetapi tidak mampu menyamai program Beasiswa Kaltim Tuntas . “Ke depan, insyaallah Rp2,5 triliun akan kita gelontorkan,” tegasnya.
Rudi menanggapi balik dengan menyebut anggaran Kaltim sangat besar. Padahal, hanya butuh Rp 1,7 triliun untuk beasiswa. Dia menyayangkan banyaknya anggaran Kaltim tak terserap dan menjadi Silpa. “Sayang APBD hanya menjadi Silpa. Bahkan, Silpa kita pada 2022 itu Rp6,6 triliun. Ini menunjukkan bahwa pemerintah yang ada sangat zalim dengan seluruh warganya,” sergahnya.
Isran justru tak memanfaatkan kesempatan dirinya untuk bertanya kepada Rudy. Dia hanya meluruskan sang rival soal amanat undang-undang tentang 20 persen dana pendidikan dengan anggaran beasiswa. Menurutnya, Beasiswa Kaltim Tuntas itu dianggarkan di luar dari anggaran 20 persen tersebut. “Jadi, saya gak bisa tanya. Karena belum ada pengalaman kawan kita (Rudy) ini. Belum. Saya tidak bertanya,” tegasnya.
Sesi tanya jawab antar Cawagub menjadi sesi paling riuh. Sebab, saat mendapat giliran bertanya, Hadi Mulyadi menanyakan pendapat Seno tentang pergantian Ketua DPRD Kaltim yang dilakukan oleh Partai Golkar. Dari Makmur HAPK ke Hasanuddin Mas’ud, saudara kandung Rudy.
Bahkan, ada pendukung salah satu Paslon yang berteriak bahwa pertanyaan Hadi Mulyadi tak ada hubungannya dengan tema debat. “Ini kaitannya dengan tata kelola pemerintaan yang baik,” tegas Hadi sembari menunjuk ke arah kursi pendukung Paslon. Bahkan, pemandu debat berkali-kali harus menenangkan para pendukung yang mulai ribut.
Seno sendiri tampak tertawa dengan pertanyaan Hadi. Tertangkap kamera gestur Seno berjoget saat pendukungnya sedang ditenangkan moderator debat. Menurutnya, masalah pergantian ketua DPRD sudah diatur dalam UU dan diturunkan dalam Permendagri. “Bahwa yang mengatur ketua DPRD, alat kelengkapan dewan dan sebagainya adalah partai yang terkait,” tegasnya.
DPRD, terang Seno, sudah menerima surat dari Ketua Umum Golkar dan harus dijalankan. “Kalau tidak dijalankan justru itu zalim. Jadi tidak ada permasalahan hukum apapun,” katanya. Dia menegaskan bahwa persoalan tersebut semata-mata persoalan internal Golkar. “Tidak ada kaitannya dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu hanya untuk ASN. Tolong dibedakan. Kita semua harus paham, katanya begitu…,” katanya.
Hadi berkilah bahwa tema debat adalah tata kelola pemerintahan. “Salah satu hal yang diingatkan dari tata kelola pemerintahan adalah bebas dari KKN. Kalau Mas Seno tidak masalah, ya memang tidak masalah. Yang jadi masalah itu dari konstituen yang diwakili dari Bontang, Kutim dan Berau. karena Pak Makmur memperoleh suara terbanyak 38.211 digantikan oleh ketua Golkar, yang menggantikan itu kakak kandungnya,” tuturnya.
Pada sesi ini berkali-kali kedua moderator harus berusaha keras menenangkan suasana riuh di kursi pendukung Paslon. (amal)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim