25 C
Samarinda
Friday, March 29, 2024

Dari Forum Diskusi Tambang Ilegal: Krisis Lingkungan, Ekonomi hingga Rusaknya Kepercayaan Rakyat kepada Pemerintah

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Pokja 30 menggelar Forum Multipihak dengan mengangkat tema “Pertambangan Batu Bara Tanpa Izin, Bagaimana Solusinya?” Acara tersebut berlangsung secara virtual, Kamis 23 Desember 2021.

Dilangsungkannya Forum Multipihak tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait pencegahan dan penindakan atas aktivitas Perusahaan Tanpa Izin (PETI) pada pertambangan ilegal di Kaltim.

Selain itu, bagaimana menyatukan kesepahaman mengenai pertambangan di Bumi Etam.

Sulaiman dari Pokja 30 mengatakan, akibat dari aktivitas pertambangan batu bara ilegal di Kaltim berpengaruh pada kerugian negara dan hilangnya potensi penerimaan daerah.

“Dari sektor pertambangan ilegal, pajak hilang, daya pemulihan pascapenambangan sangat sulit. Juga membuat beban anggaran daerah dalam pemulihan lingkungan. Yang legal saja tidak diperbaiki, apalagi yang liar seperti itu. Sudah rusak, jadi semakin rusak, tinggal menunggu hancurnya saja. Karena kalau tidak ditangani segera tambang ilegal ini, maka hilang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, legislatif dan penegak hukum,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah telah gagal menjamin warganya untuk mendapatkan ruang hidup yang layak akibat maraknya penambangan ilegal.

“Memang tidak ada niatan untuk memberantas PETI,” katanya.

Pengamat Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menyebut, adanya perbedaan data jumlah lokasi tambang ilegal di Kaltim menjadi informasi yang membingungkan.

“Informasi yang saya terima ada sekitar 62 laporan dari masyarakat yang kemudian diteruskan oleh Dinas ESDM ke Kementerian ESDM pusat. Pertanyaannya adalah, 62 laporan terkait aktivitas tambang ilegal apakah hanya dilaporkan saja? Dari aspek otoritas Kementerian ESDM itu hanya verifikasi data itu. Kemudian kenapa tidak sekalian menyampaikan laporan kepada kepolisian?” katanya.

Pria yang akrab disapa Castro ini berharap, melalui Forum Multipihak tersebut menjadi forum diskusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan kepolisian.

Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang mengatakan, sudah seharusnya pemerintah memberikan informasi yang benar kepada masyarakat terkait tambang ilegal, termasuk dampak yang ditimbulkannya.

“Kasus-kasus tambang ilegal ini tidak pernah dirilis berapa kerugian negara dari aktivitas PETI itu. Jadi jangan hanya bisa mengeluh tapi tidak bisa menjabarkan berapa kerugian negara,” katanya.

Menurut dia, dari sektor penerimaan negara untuk pertambangan batu bara yang memiliki izin, kerugian bisa dideteksi. Jadi, seharusnya Pemprov bisa membeberkan jumlah kerugian akibat tambang ilegal.

“Dengan tidak akurat mengenai penerimaan negara dari tambang ini, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga lapangan kerja terpengaruh,” katanya.

Penulis : Ningsih

Editor: MH Amal

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

TERBARU