23.2 C
Samarinda
Saturday, June 25, 2022

Cukup Sepucuk Surat dari Pusat, Andi Harun Sebut Bakal Sikat Tambang Ilegal

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA –  Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menggelar webinar dengan tajuk “problematika penegakan hukum terhadap tambang ilegal yang kian menjamur”, Sabtu 11 Desember 2021.

Wali Kota Samarinda Andi Harun bertindak sebagai salah satu pembicara. Dia menyampaikan, sejatinya problem tambang ilegal dan kerusakan lingkungan memang cukup sulit untuk ditangani, bahkan oleh Pemerintah Pusat.

Andi Harun menambahkan, beberapa hari lalu para anggota Komisi IV DPR RI menggelar kegiatan rapat kerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Disebutkan, ada sekitar  8.713.167,58 juta hektare area pertambangan yang tersebar diseluruh Indonesia.

“Kemudian respon pemerintah melalui Kementerian ESDM sebagai mana yang disampaikan Sunindyo sebagai Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Minerba, jika pemerintah mengakui kewalahan (menangani problematika pertambangan),” ungkapnya.

Dia mengaku miris melihat permasalahan tersebut. Pasalnya, dalam aturan UU Minerba terbaru ada beberapa pasal yang dihilangkan sehingga menjadi titik kelemahan dalam regulasi pertambangan yang saat ini dipegang penuh oleh pemerintah pusat.

“Seperti pasal 165 (UU Minerba yang dihapus) yang mana isinya mengatur dan menindak perbuatan yang melanggar (menyalanggunakan) kewenangan (pejabat dalam pemberian izin pertambangan),” jelasnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim ini menilai banyaknya porsi regulasi pertambangan yang diambil alih pusat sangat menyulitkan daerah terlebih terkait soal penindakan dan sanksi bagi para pelaku ilegal mining.

“Seharusnya hukum yang ada itu mengedepankan asas premium remidium yang mengedepankan tindak pidana. Karena pertambangan ini tentu berdampak sangat panjang dan menyengsarakan rakyat, oleh karena itu harus mengedepankan (asas) premium remedium,” tegasnya.

Ditambahkannya, Kementerian ESDM harus menambah para inspektur pertambangan. “Penambahan inspektur tambang itu penting, tapi yang tidak kalah penting adalah keseriusan semua pihak meminimalisir dan bekerja sama menekan laju ilegal mining,” harapnya.

Menanggapi beberapa pertanyaan, Andi Harun memaparkan sejumlah tindakan dan langkah kongkret Pemkot Samarinda menutup dua konsesi yang diduga ilegal di Kota Tepian.

Pembicara lain, Haris Retno, akademisi Fakultas Hukum Unmul memberikan apresiasinya. Namun, dia menyebut penutupan dua konsesi yang dilakukan Pemkot Samarinda belum cukup.

“Menurut data dari LSM Jatam, ada 20 konsesi pertambangan di Samarinda yang membutuhkan langkah serius pemerintah daerah,” tegasnya.

Menurut Andi harun, masih banyak potensi pendapatan daerah selain di sektor batu bara yang sejatinya bukanlah sumber energi terbaharukan.

“Andaikan boleh jujur, pemerintah daerah ingin diberikan kewenangan kembali perihal pertambangan, paling tidak kewenangan untuk menindak (tambang ilegal). Kalau saya dapat sepucuk surat dari menteri terkait kewenangan itu, maka tidak perlu menunggu hari, minggu atau bulan. Begitu dapat laporan akan langsung saya lakukan (penindakan),” pungkasnya.

Penulis: Riski

Editor: MH Amal

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU