24.9 C
Samarinda
Friday, January 21, 2022

Bupati PPU Sebar Risalah Rapat Soal “Diskon” Gaji Honorer di Medsos, Fraksi Gerindra Mengecam

HEADLINEKALTIM.CO, PENAJAM – Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) mengecam ulah Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud, yang membocorkan lembaran berita acara kesepakatan antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait pengurangan gaji tenaga harian lepas (THL) dan anggaran untuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD di media sosial (medsos) miliknya.

Dikatakan Ketua Fraksi Gerinda Sujiati, tindakan bupati mengunggah risalah rapat antara TAPD dengan Banggar tersebut dinilai tidak etis. Apalagi, pengurangan gaji THL sebesar Rp50 miliar tersebut akan dialihkan untuk anggaran pokir DPRD sifatnya belum final. Karena pembahasan APBD 2022 masih bergulir dan belum diparipurnakan.

“Kami menyikapi postingan bupati di media sosial terkait pengurangan anggaran gaji THL dan pokir DPRD. Menurut Fraksi Gerindra sikap itu tidak mencerminkan sikap sebagai kepala daerah,” kata Sujiati usai melakukan rapat fraksi di kediaman Ketua Gerindra PPU Raup Muin.

Unggahan bupati terkait pengurangan anggaran gaji THL dan pokir DPRD, lanjut Sujiati, sengaja menyudutkan anggota dan lembaga DPRD. Terkesan, DPRD yang melakukan pengurangan anggaran gaji THL dan hasil pengurangan itu akan dialihkan ke anggaran pokir DPRD.

“Pokok-pokok pikiran DPRD juga ada aturan yang mengatur, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, disitu diatur bahwa DPRD berwenang memberi saran pokok-pokok pikiran dalam rancangan APBD,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD PPU ini menekankan, semestinya kepala daerah menjalin komunikasi dengan legislatif dengan baik. Jangan menimbulkan kesalahan persepsi. Apalagi berita acara tersebut merupakan produk kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif.

berita acara itukan kesepakatan antara pemerintah daerah yang diwakili, TAPD, dengan DPRD. Seharusnya komunikasi bisa terjalin dengan baik agar hal seperti tidak terjadi,” imbuhnya.

Menurut Bendahara Fraksi Gerindra, yang juga anggota Banggar DPRD PPU Adla Dewata, pengurangan anggaran THL sebesar Rp50 miliar tersebut terjadi lantaran ada usulan penyesuaian skema gaji THL dari TAPD.

Dalam skema gaji THL tersebut dijelaskannya, akan ditentukan berdasarkan masa kerja dan jenjang pendidikan. Karena tahun 2021 ini, pemerintah daerah menaikkan gaji THL menjadi Rp3,4 juta per bulan. Gaji sebesar itu tidak memandang masa kerja dan jenjang pendidikan. Artinya, tidak ada perbedaan besaran gaji antara lulusan SMA dengan S1.

“Pengurangan anggaran gaji THL itu inisiasi TAPD. Karena melihat kondisi keuangan cukup menghawatirkan. Jadi, TAPD mengusulkan penyesuaian gaji THL berdasarkan masa kerja dan jenjang pendidikan,” jelasnya.

Skema penyesuaian gaji THL tersebut pun disepakati antara Banggar dan TAPD. Sebab, dapat menghemat anggaran sebesar Rp50 miliar.

“Sebenarnya kebijakan pemerintah daerah terkait gaji THL Rp3,4 juta, itu tetap. Hanya saja THL yang besa mendapatkan gaji sebesar itu, ada kriterianya. Baik masa kerja maupun jenjang pendidikan,” tandasnya.

Sebelumnya, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud membocorkan berita acara hasil TAPD dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD PPU di media sosial (medsos), Facebook dan Instagram pribadi miliknya.

berita acara hasil rapat Banggar dengan TAPD PPU berlangsung di Ruang Rapat Lantai III DPRD PPU pada Rabu 24 November 2021, terkait dengan pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2022.

berita acara ini yang disebar bupati melalui akun pribadinya berkaitan dengan hasil kesepakatan mengenai alokasi anggaran gaji tenaga harian lepas (THL) dilakukan pengurangan Rp50 miliar dan alokasi dana kurang bayar DBD dan kurang bayar dana bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp43 miliar.

Dua item ini akan dialokasikan untuk pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Rp45 miliar dan sebesar Rp48 miliar untuk pembiayaan program yang tidak terbayarkan di tahun anggaran 2020 dan 2021.

Dikutip dari postingan di akun medsosnya, bupati memberikan keterangan:

maaf melihat kondisi saat ini apapun yang bersifat pokok tidak bisa kami potong dan tidak bisa saya jalankan keinginan dan memuaskan para bapak ibu yang terhormat. Saya tetap jalankan sesuai aturan yang berlaku dan sesuai UMK tentang gaji para honorer di Penajam Paser Utara. Karena setetes keringat mereka sangat berarti buat kami. Apapun yang terjadi saya tidak akan mengorbankan mereka dari kepentingan lainnya.”

Penulis: Teguh

Editor: MH amal

Komentar

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU