HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Bertempat ruang Praja Manggala Gapuraning Negara Gedung Makorem 091/ASN Jalan Gajah Mada, Gubernur Kaltim Isran Noor mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi UU Omnibus Law secara virtual, Rabu 14 Oktober 2020.
Turut mendampingi masing-masing Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro, jajaran Forkopimda Kaltim dan Kepala BPBD Kaltim Yudha Pranoto.
Rakor dipimpin oleh Menko Bidang Polhukam Mahfud MD , dihadiri Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Kapolri, Panglima TNI, jajaran DPR RI, Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan kementrian/lembaga, gubernur/bupati/wali kota dan jajaran Forkopimda provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Usai mengikuti Rakor, Isran menyambut positif atas UU Omnibus Law. Ia menganggap, pemerintah pusat secara terus menerus melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, termasuk pimpinan seluruh forum koordinasi yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Apa yang dijelaskan Bapak Menko, kemudian Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Ketenagakerjaan dan yang mewakili pimpinan lembaga Jakarta, sama semua di bidangnya. Artinya, UU Cipta Kerja ini kita perhatikan sepintas sudah bagus,” ucapnya pada awak media.
Orang nomor satu di Kaltim ini mengaku dirinya sulit untuk berbicara soal Omnibus Law. Lagi-lagi dia menyebut itu lantaran dirinya tidak sekolah. Namun, dia sangat menghormati dan menghargai apa yang telah disampaikan oleh para pimpinan-pimpinan lembaga negara.
“Saya ini susah juga ngomong karena nggak sekolah. Kalau nggak sekolah jadi begitu, tapi saya menghormati dan menghargai,” katanya.
Kepada masyarakat yang ingin mendapat penjelasan Omnibus Law melalui unjuk rasa, Isran Noor pun mengaku tidak masalah. Bahkan dirinya menilai aksi unjuk rasa di Indonesia termasuk di Samarinda sangat terhormat. Karena tidak ada tindakan perusakan, sopan dan dinilai masih tertib.
“Alhamdulillah unjuk rasa di Indonesia termasuk di Samarinda ini sangat bagus, terhormat, tidak ada merusak, tertib bahkan mereka taat-taat di agama. Salat Ashar di depan kantor DPRD, bagus. Jadi ini baguslah, menunjukkan sebuah itikad baik, ingin membantu negara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang perlu dan khusus untuk peningkatan, perbaikan dan pemulihan perekonomian negara. Karena sampai sekarang persoalan perizinan birokrasi dan undang-undang perlu disinkronisasi dalam UU Omnisbus Law,” kata Isran.
Disinggung terkait adanya rencana aksi demo kembali oleh Mahasiswa dan kelompok buruh, Isran menyebut itu tidak masalah. “Nggak apa-apa, bagaimanapun gubernur bijaksana, gitu aja. Bijaksana menanggapi masyarakat yang ada untuk menyampaikan aspirasinya, karena sekali lagi, Kaltim yang menyampaikan bagus-bagus. Alhamdulillah,” katanya.
“Tidak ada instruksi apapun. Aspirasi tetap saya terima, tidak saya tolak, namanya aspirasi. Kalau mereka minta menyampaikan ke pusat, saya sampaikan. Kalau tidak ada, jangan. Saran saya laksanakan unjuk rasa aspirasi dengan hormat,” pungkasnya.
Penulis: Ningsih
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim