27.8 C
Samarinda
Thursday, June 30, 2022

Tolak PAW Ketua DPRD Kaltim, Hari Ini APAMB Gelar Aksi di Markas DPD Golkar Kaltim

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Aliansi Pemuda Aktivis Masyarakat Berau (APAMB) akan menggelar aksi damai di depan kantor DPD Golkar Kaltim yang berada di jalan Mulawarman, kecamatan Samarinda, Rabu 30 Juni 2021 ini.

Hal ini langsung disampaikan oleh Ketua APAMB, Bastian dalam konferensi pers yang diadakan di Cafe Bagios, Selasa 29 Juni 2021 tadi.

Bastian mengatakan aksi damai yang akan digelar, merupakan buntut dari dikeluarkannya surat DPP partai Golkar Nomor: B-600/Golkar/VI/2021 Pergantian Antar Waktu (PAW) antar ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK, yang digantikan oleh Hasanuddin Mas’ud.

“Sebanyak 38 ribu rekapitulasi penghitungan suara pasca DPRD Kaltim 2019, Ayahanda kami Markmur HAPK secara tidak langsung merebut suara partai. Artinya kan ada kekuatan besar dari partai politik yang ingin mengambil ahli dengan cara perlawanan kudeta,” ungkap Bastian saat melakukan dalam acara konferensi pers tersebut.

Lanjutnya, kemudian Bastian menambahkan pihaknya menolak Hasanuddin Mas’ud untuk menjadi ketua DPRD Kaltim, dan pihaknya juga mendesak agar ketua DPD Golkar Kaltim, Rudi Mas’ud untuk meminta maaf kepada Makmur HAPK.

“Kami mendesak Rudi Mas’ud bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuatnya, yang bisa memicu konflik,” tegasnya.

Sebelumnya, DPD Partai Golkar Kaltim juga mengambil langkah hukum melaporkan kejadian perusakan dan pembakaran baliho milik partai Golkar, serta penyegelan kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Berau.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang dilatarbelakangi oleh keputusan DPP Partai Golkar mengganti Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK di kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Berau terjadi Jumat 25 Juni 2021 silam.

Aksi unjuk rasa tersebut dinilai DPD Partai Golkar Kaltim dapat mencemarkan nama baik, sekaligus penghinaan terhadap lambang partai Golkar.

Dalam siaran persnya, Sekjen DPD Partai Golkar Kaltim Muhammad Husni Fahruddin mengatakan pihaknya melalui kuasa hukum yang telah ditunjuk sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau pada tanggal 26 Juni 2021.

“Setelah laporan tertulis dengan tindak pidana tersebut dimasukkan ke Polres Berau, DPD Partai Golkar Kaltim kemudian menerima kabar bahwa DPD Partai Golkar Berau telah menerbitkan berita acara pertemuan antara DPD Partai Golkar Berau dan masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa,” katanya.

Muhammad Husni Fahruddin mengatakan, partai Golkar adalah sebuah partai yang sangat demokratis, menjunjung tinggi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dan menghargai aksi-aksi unjuk rasa dalam menyuarakan tuntutan. Namun aksi-aksi yang dilakukan secara berkarakter, konstruktif, solusional, dengan tidak melanggar hukum.

Terkait pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin menerangkan, bahwa hal itu sudah berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2010 serta Peraturan DPRD Provinsi Kaltim Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kaltim dan Aturan Internal Partai GOLKAR yang menyatakan bahwa Pemberhentian dan Penggantian Pimpinan DPRD dalam Hal ini Ketua DPRD Kaltim adalah hak prerogative Partai Golkar sebagai pemenang Pileg tahun 2019 di Provinsi Kaltim.

Penulis: Riski

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU