Satukan Pandangan Pada Produk Perda, Sarkowi Usul Pimpinan DPRD Kaltim Rapat Bersama Gubernur dan Ketua Fraksi
Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V ZahryHEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry mendorong pimpinan DPRD Kaltim untuk melaksanakan rapat bersama dengan Gubernur Kaltim, Ketua Fraksi di DPRD Kaltim dan Ketua Alat Kelengkapan Daerah (AKD).
Bukan tanpa sebab usulan tersebut digulirkan oleh Politisi dari partai Golkar ini. Pasalnya, Gubernur Kaltim Isran Noor nyaris tidak pernah hadir dalam setiap agenda penting DPRD Kaltim. Bahkan saat pelaksanaan agenda pengesahan Raperda yang merupakan inisiatif dari pihak Eksekutif, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sendiri.
Menurutnya, Perda yang dilahirkan adalah produk bersama, antara DPRD Kaltim dengan Gubernur Kaltim. Sehingga seharusnya ada saling kesepakatan bersama antara keduanya pada produk-produk Perda bersama yang akan disahkan.
“Kita sudah mendengarkan sikap kelembagaan DPRD atas pengesahan Raperda. Kita sepakat bahwa, produk bersama kelembagaan antara Eksekutif dan Legislatif dari proses sudah jalan dan sudah kita input programnya,” ucapnya saat menyampaikan interupsi pada Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-25 yang dilaksanakan pada Senin kemarin.
Dirinya sependapat dengan rekannya sesama anggota DPRD Kaltim, Sutomo Jabir yang meminta penundaan atau penjadwalan ulang atas pengesahan Raperda lantaran tidak dihadiri Gubernur Isran Noor.
Anggota DPRD Kaltim yang juga duduk sebagai Wakil Ketua Fraksi Golkar ini menilai, selama ini ada kebuntuan antara DPRD Kaltim dengan pihak Gubernur Kaltim terhadap program-program dan usulan yang telah dilaksanakan oleh DPRD Kaltim.
“Kita lihat apa yang disampaikan oleh Ketua BK (Sutomo Jabir, red) ada kebuntuan DPRD dan Gubernur untuk progres usulan yang dilakukan,” ujarnya.
Untuk itu, pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim ini meminta agar penetapan APBD Kaltim nantinya dilaksanakan bersama dengan pimpinan DPRD Kaltim, Gubernur, Ketua Fraksi dan Ketua AKD.
“Supaya proses pembahasan sampai penetapan APBD bersama, saya usul ada rapat Gubernur dengan pimpinan, Ketua Fraksi dan Ketua AKD. Supaya tidak ada dugaan atau kecurigaan yang nanti justru kontraproduktif. Daripada pimpinan membuat keputusan sendiri, tapi hasil keputusannya dengan Pemprov tidak punya legitimasi, ” tutupnya. (Adv/Ningsih)
Related posts
Terbaru
