Beranda BERITA Puluhan Tahun Mengabdi sebagai Honorer, Guru Ini Sayangkan jika Jalur CPNS Tertutup

Puluhan Tahun Mengabdi sebagai Honorer, Guru Ini Sayangkan jika Jalur CPNS Tertutup

Iryanto. (Foto: Andri/headlinekaltim.co)
Advertisement

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG—Pemerintah Pusat mewacanakan untuk menerima guru dari jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mulai tahun depan. Bahkan, tidak lagi direkrut guru dari jalur CPNS.

Salah satu guru honor yang sudah mengabdi sebagai guru bahasa Indonesia di SMPN 03 Tenggarong, Anna Buring menyesalkan jika peluang menjadi PNS tertutup. Lalu dialihkan ke PPPK. Dia mengeluh sudah terlalu lama mengabdi guru honor. Sejak 2008. Di Kutai Kartanegara. Bahkan, sebelum tinggal di Kukar, dia menjadi guru honor sejak 1993.

Perempuan berumur 52 tahun ini juga lulusan Universitas Mulawarman Samarinda. Jika boleh memilih, dirinya berharap bisa diangkat menjadi PNS melalui jalur khusus atau melalui pertimbangan pengabdian. “Jika kebijakan pusat betul terjadi, menutup celah guru honor menjadi PNS, ada ketidak adilan terhadap guru honor karena tiap tahun kementerian yang lain, ada saja penerimaan CPNS, ” ungkapnya.

Soal penerimaan guru lewat jalur seleksi PPPK, Anna juga khawatir tidak bisa lulus. Karena itu, dia berharap ada pengangkatan guru honor menjadi PNS melalui pertimbangan pengabdian dengan masa kerja yang lama. “Saya pernah menawarkan ke anak saya, mau kah jadi guru honor? Anak saya tidak mau, karena melihat ibunya yang puluhan tahun mengabdi, tidak diangkat juga jadi PNS,” katanya, lirih.

Advertisement

Terkait wacana tersebut, Wakil Ketua PGRI Kukar Irianto mengatakan, kebijakan pusat tersebut masih bakal lama terealisasi. “Dalam waktu dekat, belum tentu terlaksana, ini kan masih dalam pembenahan BKN sistemnya. Formasi tahun 2019 saja belum terlaksana karena pandemi COVID-19,” ucap Iryanto, kepada Headlinekaltim.co.

Baca Juga  Pemprov Kaltim Siapkan Rp 90 Miliar Buat Kuota Data Internet Sekolah

Pria yang juga Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdikbud Kukar ini yakin, kebijakan tersebut pasti dibahas dulu di DPR RI. Status PPPK merupakan upaya alternatif. “Yang menjadi perhatian, gelar akademiknya harus linier, punya hak untuk pindah tugas, karena yang membedakan dengan PNS, hanya pada uang pensiun saja,” ucapnya.

Disinggung berapa jumlah guru honorer di Kukar, Irianto tidak mengetahui detil. Sampai kini, pendataan masih dilakukan oleh Disdikbud. Sebab, ada guru honorer yang meninggal dunia, pindah pekerjaan, hingga sudah masuk usia pensiun. “Jumlah guru honor pasang surut jumlahnya. Memang ada yang mengeluh, ingin sekali menjadi PNS karena menjadi guru honor sudah terlalu lama,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa pemerintah akan memperbanyak porsi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias PPPK.

Bima mengatakan mulai tahun depan penerimaan guru akan dialihkan menjadi PPPK bukan PNS. Tahun depan sendiri ada penerimaan 1 juta formasi guru PPPK. Dia juga mengatakan ke depannya pemerintah tidak akan menerima formasi guru sebagai PNS, namun hanya menjadi PPPK. Hal ini juga sudah disetujui oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dan Mendikbud Nadiem Makarim.

“Sementara ini pak Menpan, Mendikbud, dan kami sepakat bahwa untuk guru itu beralih ke PPPK jadi bukan CPNS lagi. Ke depan kami tidak akan terima guru sebagai CPNS, tapi sebgai PPPK,” ujar Bima dalam konferensi pers virtual, Selasa 29 Desember 2020, dikutip dari detik.com.

Baca Juga  Bukan Kebijakan Populis 'Mas Menteri', Belajar Daring Prioritaskan Keselamatan di Masa Pandemi

Penulis: Andri

Editor: MH Amal

 

Komentar
Advertisement