Polri Rekrut Bintara Kompetensi Khusus untuk Dukung Ketahanan Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons cepat berbagai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mendukung Asta Cita, baik soal program hingga kebijakan pemerintah lainnya. (Nanda Perdana).HEADLINEKALTIM.CO, JAKARTA – Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional serta mendukung program makan bergizi gratis, Polri membuka rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) di sektor pertanian dan gizi. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat swasembada pangan yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto pada 2028.
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menyatakan bahwa Bakomsus ini akan diambil dari lulusan SMK pertanian yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. “Kami bekerja sama dengan Mendikbudristek dan sejumlah stakeholder untuk merekrut mereka yang berkompeten di bidang pertanian dan gizi,” ujar Sandi di Jakarta, Rabu (30/10/2024) dilansir Liputan6.com.
Sebanyak 600 personel Bakomsus dan SIPSS (Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana) akan direkrut untuk ditempatkan di berbagai wilayah. Personel ini nantinya bertugas menyiapkan lahan pertanian, membudidayakan komoditas seperti padi, palawija, hingga tanaman hortikultura, serta mengawasi program makan siang bergizi gratis di berbagai daerah.
“Mereka akan berkolaborasi dalam pemenuhan standar gizi, yang meliputi persiapan lahan, penanaman padi, palawija, jagung, dan lainnya,” tambah Sandi. Menurutnya, diperlukan polisi dengan keahlian khusus di bidang pertanian dan gizi agar kolaborasi ini berjalan optimal.
Pemerintah Indonesia, melalui Presiden Prabowo Subianto, menargetkan swasembada pangan pada 2028. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa fokus utama swasembada ini mencakup berbagai komoditas strategis, termasuk beras, jagung, tebu, kedelai, dan kopi.
“Bukan hanya beras, tetapi juga jagung, tebu, gula, kedelai, dan cokelat yang menjadi unggulan Indonesia,” kata Zulkifli. Hal ini mencakup pengurangan impor komoditas strategis, seperti cokelat dan kopi, serta meningkatkan produksi cabai dan bawang.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 139,4 triliun untuk ketahanan pangan pada tahun 2025. Dana ini tersebar di berbagai kementerian/lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum untuk proyek irigasi dan bendungan.
Zulkifli menambahkan bahwa BUMN PT Pupuk Indonesia juga menganggarkan Rp 44 triliun untuk pengadaan pupuk, serta anggaran tambahan dari BRIN untuk mendukung riset di sektor pertanian. “Dana desa senilai Rp 16,25 triliun juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan,” jelasnya.
Sejalan dengan target swasembada pangan, pemerintah akan mencetak lahan sawah baru seluas 150 ribu hektare serta mengintensifikasi 80 ribu hektare lahan pertanian. Zulkifli menyebutkan, anggaran sebesar Rp 15 triliun akan dialokasikan pada 2025 untuk mendukung proyek ini.
“Kami harap, dengan menyatukan langkah, visi, dan program, koordinasi antar lini bisa berjalan efektif, sehingga ketahanan pangan benar-benar terealisasi,” pungkasnya.
Artikel Asli baca di Liputan6.com
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim
Related posts
Terbaru
