Petakan Perencanaan dan Pengelolaan MBG Berbasis Kewilayahan, Gamalis Dorong Pemanfaatan Pangan Lokal
FGD Uji Petik Kegiatan Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengelolaan MBG Berbasis Kewilayahan. (Foto: Riska/headlinekaltim.co) HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Wakil Bupati Berau Gamalis menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada satu pedoman pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat daerah. Hal tersebut belum diatur secara jelas sehingga menyebabkan potensi terjadinya kendala teknis atau beragam permasalahan.
“Untuk itu, kita membutuhkan sebuah penanganan atau rekomendasi kebijakan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah,” jelasnya.
Hal ini disampaikannya pada Focus Group Discussion (FGD) Uji Petik Kegiatan Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) Berbasis Kewilayahan pada Rabu, 8 Oktober 2025 di Ruang Rapat Sangalaki.
Gamalis menyambut baik kegiatan FGD tersebut sebagai langkah strategis untuk dapat mendiskusikan tata kelola MBG. Dengan demikian, koordinasi sangat diperlukan agar dapat mengidentifikasi pengelolaan MBG berbasis karakteristik kewilayahan di Kabupaten Berau.
“Serta dapat merumuskan rekomendasi penguatan peran dari Pemkab Berau dalam mendukung pelaksanaan MBG sehingga program ini berhasil dan tepat sasaran,” tuturnya.
Saat ini, sudah terdapat tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Berau, yakni di Gedung R.E Widargo Polsek Tanjung Redeb, di Jalan Karang Mulyo Kelurahan Karang Ambon dan Gunung Panjang. “Ke depan juga akan berdiri SPPG untuk memenuhi kebutuhan MBG seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Berau,” ungkapnya.
Pemkab memiliki komitmen dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, pencegahan stunting dan peningkatan gizi anak atau masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan lokal Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) terus diupayakan. “Dengan memanfaatkan potensi komoditas pangan lokal Kabupaten Berau,” ucapnya.
Kegiatan ini membahas pemetaan kebutuhan dan tantangan pelaksanaan MBG berdasarkan karakteristik daerah yang dipengaruhi beberapa faktor geografis, sosial, ekonomi, Infrastruktur serta kelembagaan. “Pelaksanaan MBG di daerah hingga mekanisme distribusi dan pengawasannya juga dibahas dalam kegiatan tersebut,” bebernya.
Untuk itu, ia meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk sebagai narasumber agar dapat memberikan berbagai informasi rinci dan jelas yang dibutuhkan badan gizi nasional. “Saya juga memberikan apresiasi kepada koordinator MBG wilayah Kabupaten Berau dan seluruh mitra pembangunan yang mendukung pelaksanaan program ini di Kabupaten Berau,” pungkasnya. (Riska)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya
Related posts
Terbaru
