src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js"> Perizinan Makin Dekat, DPMPTSP Kukar Bakal Hadirkan Mini MPP di Semua Kecamatan

Perizinan Makin Dekat, DPMPTSP Kukar Bakal Hadirkan Mini MPP di Semua Kecamatan

waktu baca 2 menit
Sabtu, 3 Okt 2026 19:15 23 huldi amal

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG– Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, akan memperluas layanan perizinan hingga ke kecamatan. Selama ini layanan tersebut hanya tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP) berpusat di Kota Tenggarong.

Kepala DPMPTSP Kukar Alfian Noor mengatakan layanan bernama mini MPP akan tersedia di semua kecamatan. “Layanan jangkauan nanti mencakup semua kecamatan, namanya mini MPP,” kata Alfian, Jumat 2 Oktober 2026.

Menurut Alfian, mini MPP direncanakan diluncurkan di kecamatan sekitar Desember 2026. Saat ini, pihaknya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan perangkat pendukung. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ketersediaan sinyal internet yang stabil. Untuk mengantisipasi gangguan akses, DPMPTSP berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar.

“Internet aman, seperti di MPP Tenggarong karena pengamanan akses internet juga melibatkan Diskominfo,” tegas Alfian.

Pria yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar ini menambahkan bahwa mini MPP akan berada di kawasan kantor camat sehingga tidak perlu membangun gedung baru. Menurut dia, lokasi itu justru lebih baik karena terintegrasi dengan layanan pemerintah kecamatan.

Layanan yang tersedia mencakup Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (Paten) yang sudah lama berjalan, serta perizinan lainnya. “Layanan yang selama ini ada di MPP bisa diakses melalui mini MPP kecamatan. Karena berbasis digital, pengisian permohonan cukup secara online,” ujarnya.

Saat ini, MPP di kompleks kantor bupati memiliki 24 tenant layanan perizinan yang beroperasi secara konsisten. Jumlah itu akan bertambah karena DPMPTSP sedang mengembangkan gedung MPP. “Kita perkirakan setelah penataan gedung selesai, akan ada 28 layanan publik atau bisa lebih. Tenant baru yang akan buka di MPP adalah DLHK dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP),” kata Alfian. (Andri)

LAINNYA
x