27.8 C
Samarinda
Thursday, June 30, 2022

Pergantian Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK Dibahas Dalam Rapim

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji memastikan proses administrasi pergantian posisi Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK kepada Hasanuddin Mas’ud akan diputuskan setelah melalui rapat pimpinan (Rapim) DPRD Kaltim pada Selasa besok, 6 Juli 2021.

Pergantian Ketua DPRD Kaltim tersebut diajukan oleh Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Golkar melalui Fraksi Golkar.

“Besok kita akan lakukan rapat pimpinan terkait masalah pergantian Ketua DPRD. Nanti akan kita dapatkan hasil Rapim, bagaimana proses selanjutnya, apakah kita akan lakukan Banmus (Badan Musyawarah, red) atau kita menunggu dari Mahkamah Agung Partai Golkar terkait keputusan partai Golkar sendiri,” ucapnya usai menerima perwakilan organisasi masyarakat yang menamakan diri mereka Barisan Oposisi Rakyat Nasional Elaborasi Organisasi (BORNEO) Kaltim di ruang rapat Gedung E lantai 1, Kantor DPRD Kaltim, Senin sore 15 Juli 2021.

Dikatakan politisi dari partai Gerindra ini, unsur pimpinan DPRD Kaltim dalam hal ini, dirinya bersama Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Fraksi Golkar DPRD Kaltim juga telah menerima aspirasi yang disampaikan oleh Borneo Kaltim.

“Para pemuda meminta progres pergantian Ketua DPRD dan kami sudah menjelaskan ke mereka bagaimana proses yang ada di kedewanan ini, terutama koridor hukum yang ada di negara ini. Dan mereka sepaham, mengerti. Dan kita akan terus memprosesnya,” bebernya.

Disampaikannya, DPRD Kaltim juga telah menerima surat dari pihak Makmur HAPK yang memberitahukan bahwa dilakukannya banding, masalah tersebut ke Mahkamah Agung Partai Golkar.

Namun begitu, Seno Aji memastikan bahwa pihaknya menghargai hal tersebut dan akan melakukan proses Rapim untuk mengambil keputusan.

“Memang ada surat yang datang ke DPRD dari kuasa hukum pak Makmur, bahwa pak Makmur sedang melakukan banding ke Mahkamah Agung Partai Golkar. Sehingga kami juga harus menghargai itu, tapi di sisi lain Fraksi Golkar meminta dilakukan rapat pimpinan. Dan pak Andi Harahap selaku Ketua Fraksi sudah menyetujui itu,” tutupnya.

Sebelumnya, sekitar 25 orang yang menamakan dirinya BORNEO Kaltim melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kaltim sekitar pukul 12.00 wita. Aksi tersebut hanya dilakukan kurang dari 1 jam, setelah anggota DPRD Kaltim bersedia menemui perwakilan unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya.

Pada rilis yang ditulis oleh BORNEO Kaltim terkait surat pernyataan sikap memuat 4 poin penting tuntutan, diantaranya meminta kejelasan terkait status pergantian Ketua DPRD Kaltim menimbulkan kerja-kerja kedewanan menjadi terhambat karena urusan tidak jelasnya pergantian Ketua DPRD Kaltim.

Dalam hal ini tugas dan fungsinya tidak berjalan secara maksimal, baik Legislasi, anggaran dan pengawasan, kinerja yang rendah dalam periode akan semakin buruk ketika masih dibiarkan berlarut dan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Penulis : Ningsih

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU