23.2 C
Samarinda
Saturday, June 25, 2022

Penambang Batu Bara Ilegal di Dekat Lokasi IKN Dibekuk, 4 Orang Ditetapkan Tersangka

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Tim Direktorat Jenderal Gakkum KLHK melakukan penggerebekan dan menindak aksi penambangan batu bara ilegal yang berada di sekitar lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, tepatnya di Greenbelt Waduk Samboja, Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kukar pada Jumat lalu, 4 Februari 2022.

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Sustyo Iriyono mengatakan, operasi tangkap tangan tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas penambangan batu bara ilegal di wilayah Tahura Bukit Soeharto.

“Laporan kami terima dari masyarakat, terkait aktivitas tambang ilegal di wilayah IKN Tahura Bukit Soeharto. Kemudian ditindaklanjuti dengan Operasi Penegakkan Hukum LHK,” bebernya saat menggelar konfrensi pers, pada Jumat 11 Februari 2022.

Dari lokasi tambang batu bara ilegal tersebut, bebernya, petugas berhasil mengamankan 7 orang masing-masing BH (40), NS (40), AM (29), SP (43), NF (25), HY (46) dan HE (28). Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 3 unit excavator dan 1 unit buldozer.

Selanjutnya Penyidik Gakkum KLHK wilayah Kalimantan melakukan pemeriksaan kepada seluruh pelaku. Sedang barang bukti diamankan di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum LHK wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah II Samarinda.

“Dari hasil pemeriksaan mendalam terhadap pelaku dan saksi-saksi dengan 2 alat bukti yang cukup, Penyidik menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Yaitu, BH (40), NS (40), AM (29) dan SP (43),” jelasnya.

Para tersangka dikenakan pasal berlapis. Yakni, Pasal 89 ayat (1) huruf b dan/atau a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf A dan/atau b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jo Pasal 37 angka 5 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Saat ini, keempat tersangka ditahan di Rutan Polres Tenggarong dan terancam kurungan penjara maksimum 15 tahun, serta denda Rp 10 miliar.

“Kami masih terus melakukan pengembangan kasus ini, guna mengungkap keterlibatan pihak lain dalam aktivitas penambangan batu bara ilegal di Tahura Bukit Soeharto. Kami juga berharap, para pelaku dan pemodal dihukum berat, agar ada efek jera,” kata Sustyo Iriyono lagi.

“Kami juga mengapresiasi dukungan pihak kepolisian, kejaksaan dan masyarakat dalam penindakan kasus tambang ilegal,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Penegakkan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani menyebut, operasi pengungkapan tersebut merupakan sebuah komitmen KLHK untuk mengamankan lingkungan hidup dan kawasan hutan di sekitar zona IKN Nusantara.

“Kegiatan penambangan ilegal telah mengakibatkan kerusakan hutan dan lingkungan, serta menyebabkan kerugian negara. Pelaku kejahatan mencari keuntungan dengan merusak lingkungan hidup dan kawasan hutan. Ini dapat mengancam kehidupan masyarakat dan merugikan negara, sehingga harus dihukum seberat-beratnya,” ujarnya.

Dirinya menegaskan, perintah melakukan penindakan terhadap pelaku tambang ilegal adalah instruksi langsung Menteri LHK Siti Nurbaya. Di mana, seluruh kawasan hutan yang masuk zona IKN wajib diamankan, termasuk dari kegiatan penambangan ilegal.

“Termasuk pertambangan ilegal, perambahan hutan, pembalakan liar itu semua harus kita tindak bersama. Kami terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak terkait untuk pengamanan kawasan lingkungan hidup dan hutan di zona IKN, untuk mendukung IKN sebagai Forest City,” katanya.

Komitmen KLHK selama beberapa tahun ini, lanjut Rasio, telah berhasil melakukan 1.778 operasi pengamanan hutan, pembalakan liar dan membawa 1.193 kasus ke pengadilan.

“Saya sudah perintahkan penyidik untuk mengembangkan kasus ini, tidak hanya sampai pelaku, termasuk pemodal, penerima dan pembeli dari hasil tambang ilegal ini,” tegasnya.

Penulis: Ningsih

Editor: MH Amal

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU