HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda baru saja memaparkan hasil akhir dari studi kelayakan (feasibility study/FS) yang terkait dengan pembangunan jalur rel kereta api dalam kota. Acara yang berlangsung pada Selasa (10/12/2024) di Hotel Fugo ini memberikan gambaran mendalam tentang potensi dan tantangan yang dihadapi oleh proyek besar ini.
Meskipun proyek ini dinilai memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan di masa depan, laporan studi kelayakan mengungkapkan bahwa dari sisi finansial, proyek tersebut belum layak untuk dilaksanakan saat ini. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kebutuhan pendanaan yang mencapai angka fantastis, yaitu sekitar Rp8 triliun, yang jelas jauh melampaui kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa pembangunan jalur kereta api listrik ini merupakan solusi strategis untuk mengatasi berbagai masalah transportasi yang selama ini mengganggu masyarakat Samarinda.
Menurutnya, kehadiran transportasi berbasis rel di kota ini akan sangat membantu mengurangi kemacetan yang kerap melanda jalan-jalan utama, mengurangi polusi, serta mengurangi pengeluaran masyarakat yang terus meningkat akibat ketergantungan pada kendaraan pribadi.
“Kereta api listrik menjadi jawaban bagi kemacetan, polusi, dan tingginya biaya transportasi pribadi. Proyek ini adalah langkah besar yang akan meningkatkan kualitas hidup warga Samarinda,” ungkap Andi Harun dalam paparan yang berlangsung dengan antusias.
Proyek pembangunan jalur kereta api ini, menurut Wali Kota, tidak hanya relevan untuk kebutuhan transportasi kota Samarinda saat ini, tetapi juga untuk mendukung transformasi kota tersebut menjadi kota metropolitan yang siap menyokong peran penting Ibu Kota Nusantara (IKN). Samarinda, yang terletak di posisi strategis, akan semakin membutuhkan sistem transportasi modern untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Namun, Andi Harun mengingatkan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi proyek ini adalah pendanaan. Dengan estimasi kebutuhan dana mencapai Rp8 triliun, tentu saja ini jauh di luar kemampuan anggaran daerah. Untuk itu, Pemkot Samarinda berharap bisa memperoleh dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun sektor swasta.
“Meski angka yang diperlukan cukup besar, laporan FS ini memberikan kami dasar yang kuat untuk mengajukan dukungan dari berbagai pihak. Kami akan berusaha agar proyek ini bisa masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN),” jelas Andi Harun.
Selain itu, Wali Kota juga menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari sisi keuntungan finansial, melainkan juga dari manfaat publik yang lebih besar, seperti pengurangan polusi, peningkatan mobilitas masyarakat, dan integrasi yang lebih baik dengan rencana transportasi nasional.
Artikel Asli baca di rri.co.id
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim
