OPD Diminta Ikut Reses Anggota DPRD Kaltim, Agar Tahu Keluhan Masyarakat
Anggota DPRD Kaltim M UdinHEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim M Udin meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim ikut serta dalam kegiatan Reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kaltim.
Tujuannya adalah, agar OPD dapat mendengar langsung keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.
“Reses boleh didampingi OPD, sehingga kita mengetahui apa yang menjadi keluhan masyarakat. Yang ditanya masyarakat bukan pemerintah, karena Gubernur tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat, tapi kami,” ujarnya, saat rapat Paripurna DPRD Kaltim yang dilaksanakan di ruang rapat Gedung D lantai 6 Kantor DPRD Kaltim.
Hal ini juga terkait dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 49 Tahun 2020. Dimana, ada aturan dari Pergub tersebut yang membatasi bantuan keuangan untuk masyarakat Rp 2,5 miliar per paket kegiatan.
“Soal Pergub 49 ini, pembahasan Rp 2,5 miliar. Makanya agar seluruh perangkat kalau bisa ikut kami melaksanakan Reses, supaya tahu apa yang menjadi keluhan masyarakat,” katanya.
Yang dibutuhkan masyarakat, lanjut Udin, bukanlah anggaran yang besar untuk kebutuhan di kampungnya. Justru, anggaran yang diajukan nilainya mayoritas berkisar di angka di bawah ratusan juta rupiah.
Akibatnya, banyak aspirasi masyarakat yang pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan, lantaran tidak mencukupi batas minimal angka yang ditetapkan dalam Pergub tersebut.
“Masyarakat bukan minta jalan poros yang mereka perlukan. Karena jalan poros dengan anggaran besar juga hancur, karena maraknya tambang ilegal. Yang mereka perlukan nominalnya di bawah Rp 209 juta, hanya pembangunan gang, drainase, pos kamling, posyandu dan sebagainya,” keluhnya.
“Kalau menurut saya, tidak semua Rp 2,5 miliar terealisasi. Bahkan yang dibuat untuk pembangunan dengan anggaran puluhan miliar juga tidak terlihat. Ini bisa dibuktikan, jalan Samarinda – Bontang, Bontang – Sangatta, Sangatta – Berau luar biasa hancur,” sambungnya.
Oleh sebab itu, Politisi dari partai Golkar ini meminta agar Pemprov Kaltim dapat melakukan revisi terhadap Pergub 49/2020, agar pembangunan di daerah tetap bisa terlaksana.
Penulis : Ningsih
Related posts
Terbaru
