MK Sidangkan 35 Perkara Sengketa Pilkada 2020 di Hari Perdana, Termasuk 3 Daerah di Kaltim
MK membagi tiga panel hakim untuk menangani perkara sengketa Pilkada. (sumber: @officialMKRI) HEADLINEKALTIM.CO, JAKARTA – Sejumlah daerah yang menggelar Pilkada 2020, pada hari ini menjalani satu tahapan lanjutan yakni sengketa perkara hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Selasa 26 Januari 2021 hari ini. Ada sebanyak 35 perkara, 23 bagian, yang disidangkan dalam 9 waktu berbeda sejak pagi hingga sore hari ini. Tiga di antaranya adalah Pilkada di Kaltim. Masing-masing Pilkada Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan.
Dilansir dari laman resmi MK bahwa persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pemilihan Kepala-Wakil Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pada hari perdana bakal berlangsung dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB atau pukul 18.00 WITA.
Secara keseluruhan terdapat, 35 perkara PHP Pilkada 2020 dengan nomor perkara berbeda yang akan digelar dengan agenda sidang pemeriksaan pendahuluan. Persidangan dibagi dalam 23 bagian dengan sembilan waktu (jam) yang berbeda. Sembilan waktu tersebut yakni pukul 08.00 WIB, 10.30, 10.45, 11.00, 13.30, 14.00, 16.00, 16.15, dan 17.00. Seluruh perkara ditangani tiga panel hakim konstitusi.
“Panel 1, Panel 2, dan Panel 3,” bunyi lansiran laman resmi MK, seperti dikutip SINDOnews di Jakarta, Selasa (26/1/2021) dini hari, dilansir dari sindonews.com.
Meski jumlah perkara PHP ada 35, tetapi ada tiga pilkada dengan masing-masing nomor berbeda dan pemohon berbeda. Tiga pilkada ini masing-masing yakni satu, Nomor: 129/PHP.GUB-XIX/2021 dan Nomor: 128/PHP.GUB-XIX/2021 dengan pokok perkara PHP Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
Dua, Nomor: 121/PHP.GUB-XIX/2021 dan Nomor: 123/PHP.GUB-XIX/2021 dengan pokok perkara PHP Bupati Banjar Tahun 2020. Tiga, Nomor: 99/PHP.GUB-XIX/2021 dan Nomor: 106/PHP.GUB-XIX/2021 dengan pokok perkara PHP Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020.
29 pilkada lainnya (diurutkan berdasarkan waktu agenda pelaksanaan sidang) yakni Nomor: 109/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, 124/PHP.GUB-XIX/2021 PHP Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, 19/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Sumba Barat Tahun 2020, 24/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Malaka Tahun 2020, dan 50/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Manggarai Barat Tahun 2020.
Berikutnya Nomor: 130/PHP.GUB-XIX/2021 PHP Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, 67/PHP.KOT-XIX/2021 PHP Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, 21/PHP.KOT-XIX/2021 PHP Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, 97/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, 98/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, 64/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, 65/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Sijunjung Tahun 2020, dan 16/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.
Kemudian Nomor: 03/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, 120/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, 62/PHP.KOT-XIX/2021 PHP Walikota Balikpapan Tahun 2020, 75/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, 91/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Kutai Timur Tahun 2020, 77/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Solok Tahun 2020, 29/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Purworejo Tahun 2020, dan 20/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Rembang Tahun 2020.
Selanjutnya Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Bandung Tahun 2020, 15/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Pangandaran Tahun 2020, 51/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, 87/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, 88/PHP.KOT-XIX/2021 PHP Walikota Kota Surabaya Tahun 2020, 105/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2020, 18/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Belu Tahun 2020, dan 93/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020.
Sebelumnya, Juru Bicara MK Fajar Laksono Soeroso mengatakan, MK telah menerima permohonan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) gubernur, walikota, dan bupati 2020 sebanyak 136 permohan. Atas permohonan tersebut, MK telah menerbitkan buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) dengan 132 perkara teregistrasi.
Empat permohonan lainnya, kata dia, gugur atau tidak akan disidangkan MK. Masing-masing yakni satu permohonan untuk pemilihan wali kota/wakil wali kota Magelang telah dicabut kembali oleh pemohon. Berikutnya tiga permohonan untuk pemilihan bupati/wakil bupati yaitu Kabupaten Pegunungan Bintang, Kepulauan Aru, dan Mamberamo Raya karena memiliki akta pengajuan permohonan pemohon (AP3) ganda.
Editor: MH Amal
Related posts
Terbaru
