Minimnya Fasilitas Buat Disabilitas di Ranah Publik, Ini Kata PPDI Kaltim
Bendahara PPDI Kaltim Wawan.
(Ningsih) HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas di ranah publik hingga saat ini masih minim. Banyak fasilitas publik tak dirancang agar ramah bagi penyandang disabilitas. Akibatnya, mereka kesulitan untuk dapat ikut menikmati kemudahan seperti warga lainnya.
“Contohnya, trotoar. Di Samarinda ini banyak trotoar yang tidak ramah bagi disabilitas, diberi tiang tinggi, akses naik yang tidak terjangkau dan sebagainya sehingga ini menjadi hambatan,” ucap Sekretaris Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim Syawal Riyanto, ditemui usai mengikuti silaturahmi bersama Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI di rumah jabatan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Senin 28 Maret 2022.
Menurutnya, banyaknya fasilitas, sarana dan prasarana publik yang dibangun tidak melibatkan penyandang disabilitas. “Dalam pembangunannya mereka tidak melibatkan penyandang disabilitas, padahal yang mengetahui itu penyandang disabilitas sendiri,” katanya.
Setelah Kaltim telah ditunjuk sebagai IKN Nusantara, Syawal berharap penyandang disabilitas juga dapat dilibatkan sejak awal hingga akhir. “Pemerintah harus mengambil kebijakan, harus memberi peluang bagi disabilitas untuk bisa dilibatkan dalam pembangunan IKN,” harapnya.
Bendahara PPDI Kaltim Sudarmawan atau yang karib disapa Wawan menyebut, persoalan lain yang menjadi hambatan adalah minimnya tenaga pengajar bagi sekolah-sekolah khusus penyandang disabilitas.
Menurut dia, ini terjadi karena tidak adanya perguruan tinggi yang membuka program khusus untuk menciptakan tenaga pendidik bagi penyandang disabilitas. “Di Kaltim tidak ada prodi pendidikan khusus disabilitas. Padahal di Kaltim ada sekitar 34 sekolah SLB dan banyak lagi sekolah inklusif yang terdata. Persoalannya, di Kaltim kebanyakan tidak ada guru pendamping. Jadi, kadang pendidikan mereka tidak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu khusus pendidikan luar biasa,” terangnya.
Wawan juga mencontohkan, tahun lalu saat pembukaan formasi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru luar biasa, kuota masih banyak lowong. Lantaran minimnya guru luar biasa yang memiliki keahlian khusus di bidang tersebut.
“Ini riil terjadi di lapangan. Formasi P3K yang dibuka di Tenggarong dan Balikpapan, dari 50 persen formasi, tapi yang terserap sedikit. Di Tenggarong hanya 3 yang melamar, itu karena banyak yang tidak punya pendidikan khusus luar biasa. Makanya ini sangat disayangkan,” katanya lagi.
Untuk itu, setelah melakukan pertemuan dengan Universitas Mulawarman hari ini, lanjut dia, pihaknya sangat mengapresiasi dengan wacana dibukanya Prodi khusus untuk disabilitas.
“Alhamdulillah tadi ada beberapa solusi, Unmul akan membuka Prodi khusus disabilitas. Ternyata Rektorat menyambut baik agar kampus mereka tidak terkena sanksi inklusif bagi penyandang disabilitas,” imbuhnya.
Penulis: Ningsih
Editor: MH Amal
Related posts
Terbaru
