24.9 C
Samarinda
Monday, October 18, 2021

Mahkamah Partai Golkar Tolak Gugatan Makmur, Kursi Ketua DPRD Kaltim Milik Hasanuddin Mas’ud

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Gonjang-ganjing di tubuh DPD Partai Golkar Kaltim terkait pergantian Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK dengan koleganya Hasanuddin Mas’ud menemui klimaks.

Gugatan Makmur di Mahkamah Partai Golkar Nomor 39/PI-GOLKAR/VIII/2021 ditolak. Mahkamah partai sekaligus mengabulkan pemberhentian Makmur dari posisi Ketua DPRD Kaltim yang usulannya terus digencarkan Fraksi Beringin di Karang Paci.

Dalam perkara ini, Makmur HAPK sebagai pemohon melawan Airlangga Hartarto sebagai Termohon I,  Loedjwik FP sebagai Termohon II, Rudy Mas’ud sebagai Termohon III, M Husni Fakhrudin sebagai Termohon IV dan Hasanuddin Mas’ud sebagai Termohon V.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan berlangsung pada hari Rabu, 13 Oktober 2021 jam 18.30 WIB dengan amar putusan mengadili dalam pokok perkara pemohon.

”Hasilnya menolak permohonan pemohon secara keseluruhan, ini bersifat tegas dan jelas, ” jelas Sekretaris DPD Golkar Kaltim, Muhammad Husni Fachrudin atau yang akrab disapa Ayub, Rabu 13 Oktober 2021, malam.

Ayub mempertegas, MP menolak gugatan permohonan Makmur HAPK dan menyatakan mengesahkan surat persetujuan DPP Partai Golkar No. B-600/GOLKAR/VI/2021 tentang usulan pergantian Ketua DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024 dari Makmur HAPK dan digantikan Hasanuddin Mas’ud.

Ayub yang berprofesi sebagai pengacara juga menilai, keputusan MP ini bersifat final dan mengikat sehingga seluruh kader partai Golkar harus tunduk dan patuh. Termasuk pihak penggugat yakni Makmur HAPK.

“Kita menyerahkan hasil keputusan MP Golkar ini ke DPRD Kaltim untuk ditindaklanjuti dalam paripurna pemberhentian Makmur HAPK, dan menggantikan dengan Hasanuddin sebagai Ketua DPRD Kaltim yang baru,” tukasnya.

Ayub melanjutkan, pengurus Golkar Kaltim akan fokus pendampingan putusan MP Golkar tersebut sampai terealisasi di DPRD Kaltim.

Dia mengaku sudah menerka jauh hari bahwa gugatan Makmur pasti akan ditolak mengingat usulan pergantian Ketua DPRD Kaltim oleh Golkar sah secara hukum dan mekanisme partai.

“Kita belum ngarah pergantian Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang terpenting kita fokus dulu mengusung Hamas sebagai Ketua DPRD Kaltim, sesuai perintah dan usulan DPP,” pungkasnya. Saat berita ini ditulis, headlinekaltim.co masih berupaya menghubungi Makmur HAPK.

Saat dihubungi, Kuasa Hukum Makmur HAPK, Andi Asran Siri mengakui, putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai Golkar tersebut bersifat final dan mengikat secara keseluruhan. Dipastikan tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan tersebut.

Walaupun begitu, Asran mengatakan pihaknya masih memikirkan langkah apa yang akan diambil selanjutnya. “Tunggu tanggal mainnya, apa langkah kami untuk melakukan upaya hukum dalam perkara ini,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun enggan banyak berkomentar soal pergantian jabatan Ketua DPRD Kaltim. Dirinya hanya menyebut pihaknya belum menerima surat putusan tersebut. “Kami belum terima suratnya,” tulisnya singkat melalui pesan WhatsApp.

Sebelumnya, Fraksi Golkar ngotot dimasukkannya jadwal dalam Banmus terkait PAW Makmur HAPK. Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry, beberapa waktu lalu mengatakan, PAW akan dibuat tentatif bersamaan dengan sidang Paripurna DPRD Kaltim.  

Kata dia, PAW akan dapat dilaksanakan jika pimpinan DPRD Kaltim telah menerima keputusan hasil gugatan Makmur HAPK dari Mahkamah Partai Golkar. 

 “Ini kan paripurna terkait dengan perubahan anggaran karena sampai sekarang anggaran masih menunggu dari pemerintah. Jadi waktunya di situ, masih berbasis waktu. Ketika nanti pembahasan Paripurna untuk anggaran perubahan tetap dilaksanakan, dengan catatan sudah ada keputusan Mahkamah Partai Golkar. Tapi, kalau Paripurna tidak dilaksanakan terkait perubahan (APBD), maka dilaksanakan atau diagendakan pada paripurna berikutnya,” bebernya, usai rapat Banmus yang berlangsung di pengujung September lalu. 

Ditambahkannya, berdasarkan hasil kesepakatan pada rapat Banmus, PAW akan dilakukan setelah proses persidangan yang masih berjalan di Mahkamah Partai Golkar tuntas. 

“Karena ada proses di Mahkamah Partai yang sedang berjalan, beliau, Pak Makmur meminta untuk menunggu dulu sampai keputusan Mahkamah Partai inkrah. Jadi, kalau sudah ada keputusan Mahkamah Partai  ternyata Pak Makmur menang, ya batal lah tidak jadi diagendakan pergantian itu. Tapi kalau kalah, tetap otomatis berlaku jadwal itu,” terangnya. 

Penulis: Andri/Ningsih

Editor: MH Amal

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU