Mahasiswa Sebut Gubernur Kaltim Hanya Normatif Jawab Tuntutan Aksi

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA — Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Kaltim mengaku kecewa dengan respons Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud saat menemui massa aksi di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu, 21 Oktober 2026. Massa menilai sebagian besar jawaban yang diberikan belum konkret dalam menanggapi tujuh tuntutan yang mereka sampaikan.

Jenderal Lapangan GERAM Kaltim, Angga Wato, mengatakan jawaban gubernur masih bersifat normatif, terutama terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik bergilir, hingga program Gratispol.

Baca Juga

6 hari  lalu

Anggota DPRD Kaltim Jahidin Meninggal Dunia, Tiga Periode Wakili Dapil Samarinda

231 huldi amal

“Sedikit kecewa, ya, terkait respons langsung dari Gubernur Kaltim kepada poin tuntutan kami. Jawaban-jawaban yang diberikan itu normatif semua,” ujar Angga seusai aksi.

Kata dia, satu-satunya jawaban yang dinilai konkret berkaitan dengan persoalan ajudan gubernur yang sebelumnya disorot karena bersikap arogan terhadap mahasiswa. Angga menyebut gubernur menyampaikan bahwa ajudan tersebut akan dipecat.

Terkait karhutla, GERAM mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim menyatakan ketidakmampuan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan agar pemerintah pusat mengambil langkah lebih lanjut. Tuntutan tersebut sejalan dengan desakan massa agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional.

Baca Juga

2 hari  lalu

Percikan Api Picu Ulang Kebakaran Lahan di Jalan Telkom Samarinda, Rumah Warga Ikut Terancam

165 huldi amal

Angga juga menyoroti persoalan BBM dan pemadaman listrik bergilir di Kaltim. Ia mempertanyakan data yang disampaikan dalam penjelasan gubernur dan menilai jawaban tersebut belum menjawab persoalan yang mereka tuntut.

“Apalagi yang sangat mengecewakan itu untuk listrik sama BBM, itu data-datanya dari mana? Omong kosong semua itu,” tukas Angga.

Kekecewaan serupa disampaikan terkait program Gratispol. Gubernur meminta mereka membuat surat keberatan terhadap program tersebut dan menyebut program itu bisa diberhentikan.

“Kaltim jadi anak tiri, Kaltim jadi abu di tanah sendiri,” kata Angga, menggambarkan kekecewaan mereka terhadap sejumlah persoalan yang menjadi tuntutan aksi.

Dalam aksi tersebut, GERAM membawa tujuh tuntutan, yakni penetapan karhutla sebagai bencana nasional, penindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti membakar hutan dan lahan, penindakan terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi pascatambang, penyelesaian persoalan kelangkaan BBM, penghentian pemadaman listrik bergilir, evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, serta evaluasi total program Gratispol.

Angga menyebut massa yang hadir berasal dari berbagai kampus dan kalangan masyarakat. Ia memperkirakan jumlah peserta aksi mencapai lebih dari 500 orang. Sejumlah peserta yang ia ketahui datang dari Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Setelah aksi, GERAM akan kembali berkoordinasi dengan anggota aliansi untuk membahas langkah selanjutnya. Angga menyebut aksi lanjutan berpotensi digelar apabila tidak ada tindak lanjut terhadap tuntutan mereka.

“Pasti ada ketika tidak ada tindak lanjutnya dan gubernur sendiri tidak ada untuk menyuarakan apa yang hari ini coba kita kumpulkan di daerah kita sendiri kepada pusat,” demikian Angga Wato. (Retno)