23.2 C
Samarinda
Wednesday, February 1, 2023

Hubungan Legislatif dan Eksekutif Renggang, Pj Sekdaprov Kaltim : Biasa Saja Itu

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Kerenggangan hubungan antara Eksekutif dan Legislatif Provinsi Kaltim bukan baru kali pertama terdengar.

Tak jarang anggota DPRD Kaltim menyampaikan permintaan agar Eksekutif dapat saling bersinergi untuk kepentingan rakyat.

Bahkan baru-baru ini, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK dalam rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-27 meminta kepada Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim untuk dapat menyampaikan aspirasi anggota dewan, agar dapat mengharmoniskan kembali hubungan antar dua lembaga tersebut.

Salah satu yang menjadi aspirasi anggota dewan adalah usulan pencabutan atau revisi Pergub Kaltim Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah.

“Selama ini jembatan kami hampir putus, karena tidak ada yang mampu bagaimana Pergub bisa dihapus. Termasuk soal pengadaan barang dan jasa yang membuat hubungan kurang harmonis antara DPRD dan Pemprov. Saya yakin kalau kita rumuskan bersama, tidak perlu lagi menambah yang membuat kita salah faham dan sebagainya. Ini yang kadang menjadi buntu,” ujar Makmur HAPK dalam rapat Paripurna DPRD ke-27.

Dikonfirmasi terpisah, Pj Sekdaprov Kaltim Riza Indra Riadi mengatakan, adanya sesuatu hal yang membuat hubungan antara Eksekutif dan Legislatif kurang nyaman adalah hal yang biasa.

Namun sejauh ini, dia menilai, hubungan dua lembaga ini masih wajar dan tidak ada yang perlu menjadi kekhawatiran.

“Biasa saja itu dalam hubungan kemitraan, antara pemerintah dengan Legislatif. Kalau sepi-sepi saja, ya tidak seru juga. Artinya ada cek balance,” ujarnya pada headlinekaltim.co.

“Jadi, pemerintah dan Legislatif itu biasa. Seperti kita hidup berumah tangga, tidak selalu mulus, ada sedikit gejolak. Tapi itu dinamika hubungan Legislatif dan Eksekutif. Artinya biasa saja itu,” sambungnya.

Dikatakannya, adalah hal yang wajar ketika anggota DPRD Kaltim menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, ketika ada hal-hal yang dinilai perlu. Apalagi, sebagai wakil rakyat, anggota DPRD banyak membawa aspirasi dari masyarakat, yang tentunya akan diperjuangkan untuk mewujudkan aspirasi tersebut.

“Gejolak politik memang begitu, tinggal kita bagaimana menyikapi. Biasa saja, namanya juga wakil rakyat, dia membawahi dan membawa aspirasi rakyat yang ada di Dapilnya. Sepanjang masih dalam koridor, saya kira biasa saja,” imbuhnya. (Adv/Diskominfo Kaltim/HD001)

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

TERBARU

- Advertisement -