Bupati dan Wabup Salurkan Bantuan Beras CPP ke 5.659 KPM di 13 Kecamatan
Bupati dan Wabup Salurkan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CPP) tahun 2024 di Pendopo Kecamatan Teluk Bayur . Foto: (Riska/headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas didampingi Wakil Bupati Berau Gamalis menyerahkan secara simbolis penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah (CPP) ke 13 Kecamatan di Kabupaten Berau pada Selasa, 30 Januari 2024.
Sebanyak 5.659 keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan menerima bantuan CPP tersebut. Masing-masing KPM menerima 10 kg beras selama 6 bulan yang didatangkan melalui Perum Bulog. “Hal ini tentu saja merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu dengan tujuan untuk mengurangi pengeluaran bagi para masyarakat penerima bantuan,” jelas Bupati Berau, Sri Juniarsih di Pendopo Kecamatan Teluk Bayur.
Dikatakannya, Pemerintah Pusat maupun daerah perlu memberikan jaminan atas pangan terutama bagi masyarakat dengan pendapatan rendah. Sumber data penerimaan bantuan itu berasal dari data pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
“Kemudian disalurkan melalui PT Pos Indonesia ke kecamatan atau kampung-kampung di Kabupaten Berau. Mudah-mudahan dapat meringankan beban masyarakat dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pangan Berau, Rahkmadi Pasarakan menyampaikan, penyaluran ini juga menjadi antispasi dampak krisis pangan dan gizi, pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga sehingga perlu dilakukan penyaluran cadangan pangan.
“Kami juga sudah melakukan beberapa kegiatan, pertama kegiatan melalui zoom meeting tanggal 22 Desember 2023. Menyampaikan surat dari Bappenas kepada Bupati Berau, kemudian melakukan rapat persiapan tanggal 7 Januari 2024 bersama Perum Bulog dan PT Pos Indonesia, sambil menunggu data kita juga rapat,” jelasnya.
Pada tanggal 19 Januari 2024 sudah ada data yang dipegang oleh Perum Bulog, kemudian melakukan pengecekan beras bersama dengan Dinas Sosial dan Bapelitbang Berau. “Kami melakukan verifikasi dan validasi data pada tanggal 19 Januari 2024 bersama Bapelitbang,” ucapnya.
Kata dia, memang ada beberapa data warga yang tidak lengkap seperti tidak ada nomor induk kependudukan (NIK) dan sebagainya untuk verifikasi secara administrasi. “Sedangkan verifikasi di lapangan tentu harus dilakukan pada saat penyaluran. Tahun ini kita menggunakan data P3KE itu dimudahkan dengan adanya NIK. Tahun lalu tidak ada NIK, sehingga merepotkan,” bebernya.
Namun demikian, pihaknya sudah memiliki petunjuk teknis (Juknis) tentang penyaluran CPP ini sehingga dapat membantu di lapangan. Artinya, kalau ada warga yang pindah rumah dan sebagainya, maka perlu diganti dengan berita acara. “Untuk meminimalisir penyimpangan, maka dokumentasi penyaluran CPP ini didokumentasikan satu per satu, sehingga dapat diketahui siapa penerima dan kapan menerimanya,” tutupnya. (Riska)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim
Pos terkait
Pos Terbaru
