src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Warga berjalan di dekat bangunan sekolah yang terdampak banjir bandang di Ladang Rimba, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh (Foto: Dokumentasi/BPBD Aceh Selatan/RRI.CO.ID)HEADLINEKALTIM.CO, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan masih banyak data ganda dalam pendataan korban bencana di wilayah Sumatra yang diajukan pemerintah daerah. Temuan tersebut muncul saat proses verifikasi data penerima bantuan stimulan hunian.
Dilansir dari RRI, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkap masih ditemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat lebih dari satu kali dalam usulan yang disampaikan pemda. Data tersebut berasal dari surat keputusan kabupaten dan kota terdampak bencana.
Berdasarkan verifikasi terakhir, tercatat 46 dari total 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi Sumatra mengajukan usulan bantuan. Enam daerah lainnya memilih tidak mengajukan karena dampak bencana dinilai minimal dan keputusan tersebut mendapat apresiasi dari Satgas Penanganan Bencana.
Dari 46 kabupaten/kota itu, terdapat 103.824 usulan penerima bantuan stimulan hunian yang kini tengah diverifikasi lanjutan. BPS menegaskan bantuan diberikan berbasis keluarga, sehingga satu keluarga hanya boleh terdaftar satu NIK untuk mencegah tumpang tindih.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, menyebut data ganda terjadi bukan karena kesengajaan, melainkan akibat dokumen kependudukan korban yang hilang atau terbawa banjir sehingga memerlukan proses penelusuran lebih lama.