HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Konflik angkutan tambang batubara yang melintasi jalan negara di Muara Kate, Kabupaten Paser, hingga memakan korban jiwa belum juga berhasil diungkap Polda Kaltim.
Kasus tersebut terus menjadi sorotan masyarakat dan LSM. Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, turut memberikan tanggapan.
Akmal menilai perlunya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kasus ini tidak terulang. Menurutnya, masalah ini timbul akibat perbedaan interpretasi aturan.
“Sebagai negara kesatuan, aturan dari pusat menjadi rujukan utama. Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR memberikan izin angkutan tambang batubara melintasi jalan negara, sementara Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 hanya mengatur larangan penggunaan jalan provinsi,” jelasnya, Jumat, 29 November 2024.
Akmal melihat regulasi yang kurang selaras, di mana aturan pusat memperbolehkan perusahaan tambang menggunakan jalan umum dengan syarat tertentu, sedangkan Perda Kaltim berupaya melarang aktivitas tersebut.
“Kami sudah mengangkat masalah ini dalam pertemuan Kepala Dinas Perhubungan se-Indonesia. Dibutuhkan diskusi intensif dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perindustrian, untuk menyelaraskan aturan pusat dengan kebijakan daerah,” ujarnya.
Akmal juga menyoroti dampak sosial dan keselamatan akibat aktivitas angkutan tambang.
“Angkutan batu bara yang melewati jalan umum jelas mengganggu aktivitas warga dan menimbulkan risiko kecelakaan. Kita tidak ingin warga Kaltim terus menjadi korban karena regulasi yang tidak terintegrasi,” tegasnya.
Ia meminta semua pihak untuk memastikan operasional tambang berjalan sesuai jalur yang telah ditentukan, tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat. “Jika ingin melakukan eksplorasi, pastikan berada di jalur khusus yang sesuai dengan aturan. Keselamatan dan kenyamanan warga harus menjadi prioritas,” tambah Akmal.
Sebagai solusi jangka panjang, Akmal mengusulkan pembentukan tim khusus untuk menangani permasalahan tambang dan merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif.
“Saya sudah meminta dukungan dari berbagai pihak, termasuk jaringan aktivis, untuk membentuk tim yang fokus pada penanganan isu tambang. Langkah ini penting agar kebijakan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Akmal berharap langkah-langkah tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyusun rencana induk yang lebih baik.
“Kita harus bergerak bersama, menyelaraskan regulasi pusat dan daerah demi menciptakan solusi yang tidak hanya mengakomodasi kepentingan ekonomi, tetapi juga melindungi masyarakat,” tutupnya.(min)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim