HEADLINEKALTIM.CO – Dalam pidato di Rapat Paripurna DPR RI, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 bertujuan memperkokoh kemajuan Indonesia. Dengan memanfaatkan bonus demografi dan melanjutkan transformasi ekonomi, APBN diharapkan menjadi alat untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Selama sepuluh tahun terakhir, dari 2014 hingga 2024, APBN telah menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan tidak sedikit. Perekonomian global menghadapi berbagai risiko ketidakpastian, seperti tingkat suku bunga yang tinggi, volatilitas pasar, konflik geopolitik, dan dampak perubahan iklim.
Di tengah ketidakpastian tersebut, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya APBN sebagai instrumen yang dapat diandalkan. “APBN adalah shock absorber untuk menjaga masyarakat dan perekonomian dari guncangan global,” ujarnya. Dengan APBN yang kredibel, akuntabel, dan berkelanjutan, perekonomian Indonesia dalam satu dekade terakhir dapat terus terjaga.
Fokus APBN 2025
APBN 2025 dirancang untuk mendukung transisi politik yang mulus, mengakomodasi keberlanjutan, dan akselerasi pembangunan. Tema kebijakan fiskal tahun ini adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045. Ini menandakan komitmen pemerintah untuk mengelola anggaran secara sehat dan berkelanjutan melalui pengumpulan yang lebih baik dan pembelanjaan yang lebih efisien.
Pendidikan dan Kesehatan: Investasi Jangka Panjang
Selama periode 2014-2024, anggaran pendidikan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Program Indonesia Pintar berhasil meningkatkan jumlah penerima manfaat dari 11 juta siswa pada 2014 menjadi 20,3 juta pada 2023. Untuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), jumlah penerima meningkat dari 220 ribu mahasiswa menjadi lebih dari 1 juta.
Di sektor kesehatan, anggaran tumbuh rata-rata 17,6 persen per tahun, mencapai Rp187,5 triliun pada APBN 2024. Peningkatan ini sejalan dengan perbaikan indikator kesehatan, seperti penurunan prevalensi stunting dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 21,5 persen pada 2023. Pembangunan infrastruktur kesehatan juga menunjukkan kemajuan signifikan dengan bertambahnya jumlah rumah sakit dan puskesmas.
Infrastruktur: Pilar Pembangunan Ekonomi
Infrastruktur merupakan salah satu fokus utama dalam APBN 2025. Anggaran infrastruktur pada periode 2014-2024 mencapai Rp3.746 triliun, meningkat signifikan untuk mendukung konektivitas dan ketahanan energi. Dalam periode 2015-2023, total panjang jalan tol yang dibangun mencapai 2.050 km, jauh lebih banyak dibandingkan 790 km yang dibangun pada periode sebelumnya.
Kementerian PUPR juga melaporkan capaian lainnya, seperti pembangunan rumah susun, prasarana pendidikan, dan peningkatan akses sanitasi. Semua ini bertujuan untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dan mendukung target ambisius sebagai negara berpendapatan tinggi pada 2045.
Artikel Asli baca di ekonomi.bisnis.com
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim