HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta kepada Bawaslu dua kabupaten yang menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, yaitu Bawaslu Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu untuk ketat lakukan pengawasan. Khususnya kepada pasangan calon yang akan bersaing di PSU selama bulan Ramadan.
“Ini Ramadan, berpotensi jadi ajang kampanye Paslon yang dibumbui acara Ramadan. Bahkan lebaran Idulfitri juga bisa jadi ajang kampanye. Saya minta kepada Bawaslu untuk memperketat pengawasan,” tegas Rahmat Bagja, Rabu 5 Maret 2025, di Hotel Bumi Senyiur Samarinda dalam acara launching buku potret pengawasan Bawaslu Kaltim.
Bagja menyinggung penyebab terjadinya PSU karena adanya perbedaan persepsi antara MK dan penyelenggara pemilu yaitu KPU. Namun, putusan MK tetap harus dijalankan secara profesional. Dirinya berharap PSU di Kukar dan Mahulu berjalan dengan baik.
Namun, yang menjadi atensi besar adalah persoalan ketersediaan anggaran pelaksanaan PSU. “Ini kami masih koordinasi secara intens dengan Komisi II DPR RI, Kemenkeu, Pemprov dan Pemda yang gelar PSU,” ucapnya.
Selain itu, kekhawatiran pelaksanaan PSU, tambah dia, adalah tidak maksimalnya pengawasan karena tidak adanya pemantauan petugas di lapangan.
Dia pun mewanti-wanti KPU agar jangan menyelenggarakan tahapan PSU sebelum petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya terbit. “Jangan mulai tahapan sebelum juknis dan juklak keluar,” tegasnya lagi.
Ketua Bawaslu Kukar Teguh Wibowo mengaku siap menjalankan tugas pengawasan kampanye terselubung yang dilakukan paslon saat Ramadan dan Idulfitri.
“Momen tersebut menjadi fokus pengawasan kita,” terangnya.
Teguh memastikan saat ini sedang berkoordinasi terkait anggaran pengawasan dengan Pemkab Kukar. Pihaknya sudah mengajukan permohonan anggaran dan berharap ketersediaan anggaran beriringan dengan terbitnya juknis dan PKPU PSU.
“Kita akan kuatkan pengawasan sesuai tahapan PSU. Sumber daya manusia kita di kecamatan belum tersedia karena Panwascam sebelumnya sudah dibubarkan,” ucapnya.
Anggaran PSU Belum Jelas
Terkait ketersediaan anggaran pelaksanaan PSU, Sekda Sunggono mengatakan ada beberapa solusi. Seperti memakai anggaran pos Belanja Tak Terduga (BTT) atau mencari pos anggaran sisa kegiatan lain dengan menerapkan penghematan.
“Rencana anggaran PSU Rp 72 miliar, sedangkan pos BTT hanya Rp 44 miliar tahun 2025. Jika kita pakai pos BTT, akan riskan jika ada kondisi darurat yang membutuhkan anggaran cepat. Ini kita komunikasikan dengan Kemenkeu demi kelancaran PSU di Kukar,” pungkasnya.(Andri)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim
