src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Kondisi lantai ubin yang mengalami penurunan di kawasan Teras Samarinda Tahap II mulai diperbaiki oleh kontraktor pelaksana. Sejumlah keramik di bagian yang bermasalah telah dilepas untuk proses penanganan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyebut perbaikan tersebut masih menjadi tanggung jawab kontraktor. Sebab, pekerjaan pembangunan kawasan itu masih memiliki kewajiban pemeliharaan yang harus dipenuhi oleh pihak pelaksana.
Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, mengatakan pihaknya telah meminta kontraktor menindaklanjuti kerusakan tersebut. Ia juga melihat langsung bagian ubin yang telah dibongkar saat melintas di kawasan Teras Samarinda 2. “Kalau yang Teras 2 karena itu masih tanggung jawab kontraktor, dikerjakan ini,” kata Marnabas belum lama ini.
Ia menegaskan, biaya perbaikan menjadi urusan kontraktor dan tidak dibebankan sebagai pekerjaan tambahan kepada Pemkot Samarinda. Hal itu karena kerusakan tersebut masih menjadi bagian dari tanggung jawab pelaksana pekerjaan.
“Urusan dia,” tegasnya saat ditanya mengenai kemungkinan adanya tambahan biaya untuk perbaikan ubin.
Mengenai batas waktu penanganan, Marnabas menjelaskan ketentuannya mengacu pada dokumen pekerjaan yang berada dalam ranah teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda. Dalam perencanaan pembangunan, terdapat ketentuan mengenai masa pemeliharaan serta ketahanan bangunan.
Tanggung jawab terhadap kualitas pekerjaan tidak hanya berkaitan dengan kontraktor pelaksana. Konsultan perencana dan konsultan pengawas juga memiliki peran sesuai tugas masing-masing dalam proses pembangunan.
“Kan ada waktunya ketika pemeliharaan habis dan masih rusak. Ada waktunya, ketahanan satu bangunan itu dalam perencanaan. Itulah fungsinya perencanaan,” jelasnya.
Marnabas mengatakan penyebab penurunan ubin belum dapat dipastikan. Ia belum menerima laporan lengkap dari PUPR maupun kontraktor mengenai hasil pemeriksaan teknis dan penyelesaian persoalan tersebut.
Meski demikian, ia mengakui kondisi penurunan lantai memang terlihat ketika melakukan peninjauan sebelumnya bersama sejumlah pejabat Pemkot Samarinda. Karena itu, penanganan perlu dilakukan berdasarkan pemeriksaan teknis, bukan sekadar perkiraan.
Saat melintas di lokasi, Marnabas juga melihat keramik pada bagian yang mengalami penurunan sudah dilepas. Namun, ia belum ingin menyimpulkan faktor yang menyebabkan kerusakan tersebut sebelum ada penjelasan dari pihak teknis. “Kelihatannya ada semacam itu, tapi kita enggak boleh berandai-andai. Itu masalah teknis,” ujarnya.
Terkait keamanan struktur bangunan, Marnabas juga belum dapat memberikan kepastian. Ia menyebut kondisi tersebut perlu dipastikan melalui informasi dan pemeriksaan teknis dari pihak yang berwenang.
Marnabas turut membedakan penurunan ubin Teras Samarinda II dengan persoalan longsoran di bagian lain kawasan tersebut. Menurutnya, penanganan longsoran yang berkaitan dengan turap melibatkan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur karena berkaitan dengan pekerjaan turap sebelumnya.
Sementara itu, perbaikan ubin yang mengalami penurunan tetap menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana. Marnabas menyebut pekerjaan penanganan di lokasi tersebut sudah mulai dilakukan, meski hasil pemeriksaan teknis mengenai penyebab kerusakan dan kondisi strukturnya masih ditunggu.
“Belum saya belum ada (informasi) untuk penyelesaian. Yang jelas saya tinjau ke sana sama Pak Wali waktu itu ya Bu Sekda juga memang terjadi penurunan dan bisa kok diakali itu,” pungkas Marnabas. (Retno)