29.4 C
Samarinda
Wednesday, June 29, 2022

Pergantian Ketua DPRD Makmur HAPK Hasil Kesepakatan Kader Golkar di Kaltim

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Sempat bungkam, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Kaltim Husni Fahruddin akhirnya bersuara. Dia membenarkan surat berkop DPP Partai Golkar terkait PAW Makmur HAPK kepada Hasanuddin Mas’ud yang beredar sejak Minggu kemarin adalah asli dan benar.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat tertutup bersama Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim, di Gedung E lantai 2 Kantor DPRD Kaltim pada Senin 21 Juni 2021.

” Iya, surat itu benar adanya,” ucapnya pada awak media.

Dia mengatakan, surat persetujuan pergantian Ketua DPRD Kaltim dari DPP Partai Golkar tersebut telah diserahkan kepada pimpinan Dewan, melalui Fraksi Golkar untuk diitindaklanjuti.

Husni Fahruddin memastikan, surat pergantian Ketua DPRD Kaltim adalah hasil kesepakatan seluruh kader Partai Golkar yang kemudian mendapatkan persetujuan DPP Partai Golkar. Sehingga kata dia, seluruh kader Partai wajib untuk melaksanakan perintah DPP Partai Golkar.

“Kami sepakat. Kebijakan DPP melalui surat ini adalah produk hukum yang bagi Fraksi Golkar wajib dilaksanakan, diamanatkan untuk mencapai tujuan. Kami juga menganalisa persoalan ini. Ini hanya mengenai pergeseran AKD (alat kelengkapan dewan, red) saja yang lumrah dijalankan. Sehingga ada hak preogatif dari partai politik untuk melakukan rotasi,” terangnya.

“Berdasarkan usulan fraksi dan DPP, kemudian evaluasi DPP, berdasarkan pemungutan suara hingga terpilihnya Hasanuddin Mas’ud dari beberapa nama yang diusulkan,” sambungnya.

Husni Fahruddin menyebut sedikitnya ada 12 nama yang diusulkan untuk menggantikan posisi Makmur HAPK sebagai Ketua DPRD Kaltim.

Diantaranya adalah Andi Harahap, Sarkowi V Zahry. Ini dilakukan kata dia, untuk mengumpulkan energi baru pada pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2024 mendatang.

“Jadi ada nama-nama yang diusulkan ke DPP. Bahwa kita memang perlu energi baru, pikiran baru, strategi dan pematangan untuk Pileg dan Pilpres. Sehingga bersama-sama kita selesaikan secara internal, kita solidkan lagi,” katanya lagi.

Disinggung mengenai apakah DPD Partai Golkar Kaltim juga sudah memberitahukan kepada Makmur HAPK terkait surat tersebut, Husni Fahruddin mengatakan, pihaknya telah membuat surat pemberitahuan kepada Makmur HAPK dan Hasanuddin Mas’ud.

“Kami sudah membuat surat pemberitahuan terkait persetujuan itu kepada pak Makmur dan Hasanuddin. Ini proses langsung diantar. Tapi tadi memang saya belum sempat ketemu beliau (Makmur HAPK, red) secara langsung,” akunya.

Terkait mekanisme PAW Ketua DPRD Kaltim, dikatanya, pihaknya akan mengikuti sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

“Kita ikuti mekanismenya. Mulai kita usulkan ke pimpinan DPRD Kaltim untuk kemudian di paripurnakan untuk menjadi sebuah keputusan. Kemudian diteruskan ke Kemendagri melalui Gubernur. Di situ ada masa 7 hari untuk penyelesaian. Kalau sudah sah dari Kemendagri memberhentikan, kemudian kita akan menggantikan lagi. Kembali melalui paripurna untuk disahkan pimpinan baru,” imbuhnya.

Penulis : Ningsih

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU