src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Lamin Guntur, Kampung Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau. (Foto: Riska/headlinekaltim.co) HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung, menyampaikan sektor pariwisata Berau menjadi ikon besar dan kebanggaan daerah, namun ada persoalan mendasar yang belum tersentuh. Dalam praktiknya, pembahasan yang komprehensif dan terarah dinilai belum terlihat.
“Semua mendukung pariwisata. Tapi pembahasan yang benar-benar menyeluruh dan berpihak, saya belum melihat itu,” tegasnya.
Nurung menilai, jika ingin serius membangun sektor ini, maka tanggung jawab utama harus berada di tangan kepala daerah. Ia menekankan bahwa bupati sebagai penanggung jawab pemerintahan harus benar-benar menggerakkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja terarah dan terkoordinasi.
“Bupati yang memegang kendali, lewat OPD-OPD. Tapi apa yang kita masukkan ke OPD itu sering tidak lengkap, tidak terekam dengan baik. Akhirnya tidak terkoordinasi,” ujarnya.
Menurutnya, lemahnya komunikasi antar-OPD, berdampak pada lambannya eksekusi program. Persoalan pariwisata bukan hanya soal destinasi, tetapi juga menyangkut infrastruktur, budaya, promosi, hingga komunikasi lintas sektor. “Kalau tidak terhubung dengan baik, ya tidak akan jalan,” katanya.
Nurung menilai, selama ini terlalu banyak harapan dibebankan kepada perusahaan melalui program CSR, sementara peran pemerintah sebagai pengarah utama justru belum maksimal. Baginya, perusahaan hanya bisa mendukung, tetapi arah kebijakan tetap harus jelas dari pemerintah daerah.
“Jangan kita berharap terus ke perusahaan. Itu tetap tanggung jawab pemerintah. Perusahaan bisa membantu, tapi yang menentukan arah itu pemerintah,” tegasnya.
Politikus Partai NasDem ini mengingatkan agar pengembangan pariwisata tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Event, rapat, dan diskusi dinilai tidak akan berdampak jika tidak diikuti langkah konkret dan berkelanjutan.
“Kalau hanya seremonial, tidak akan berhasil. Harus ada langkah nyata. Infrastruktur dibenahi, akses jalan diperjelas, penataan destinasi diperhatikan,” tuturnya.
Nurung berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD terkait, sekaligus penguatan komitmen dari pimpinan daerah agar sektor pariwisata benar-benar menjadi prioritas strategis, bukan sekadar jargon pembangunan. “Pariwisata ini bisa jadi kebanggaan daerah, tapi harus dikelola dengan tanggung jawab,” pungkasnya. (Adv17/Riska)